.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2022 tidak akan terulang pada tahun ini. Defisit anggaran 2022 tercatat jauh melampaui yang diperkenankan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebesar 4,4 persen.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir defisit APBD 2022 NTB tembus Rp 570,93 miliar atau 10,77 persen dari realisasi pendapatan. Karenanya, BPK mendesak Pemprov NTB untuk menyehatkan postur anggarannya.
Tak cuma itu, BPK juga merekomendasikan Pemprov NTB untuk menentukan belanja daerah dengan memperhatikan skala prioritas, termasuk segera menyelesaikan sisa utang jangka pendek pada APBD 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia optimistis beban utang akan segera diselesaikan pada tahun ini. Bahkan, sebelum masa jabatannya berakhir pada 19 September 2023.
Salah satu upayanya, yaitu memangkas belanja nonprioritas. "Akan coba memenuhi semua kewajiban. Jangka pendek, begitu juga jangka menengah dan panjang. Saya sudah cek ke BPKAD, mudah-mudahan sebelum jabatan saya selesai September semuanya bisa selesai. Targetnya kan Juni-Juli ini," ujarnya ditemui detikBali, Jumat (9/6/2023).
Adapun, sumber anggaran yang diharapkan untuk membayar beban tersebut adalah realisasi dana bagi hasil dari keuntungan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
"Misalnya, salah satu itu kalau benar (dana bagi hasil) dari PT AMNT itu akan sangat membantu. Makanya, kami seriusi betul-betul," lanjut dia.
Potensi Utang Ratusan Miliar
Lebih lanjut Zulkieflimansyah angkat bicara soal potensi APBD 2023 kembali menimbulkan beban atau utang hingga ratusan miliar rupiah jika tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB mandek seperti halnya yang terjadi pada kuartal I 2023.
Ia mengaku masih akan melakukan kajian mendalam. "Nanti coba kami cek (potensinya)," terang dia.
Sebelumnya, Kepala BPKAD NTB Samsul Rizal membeberkan sisa utang Pemprov NTB kepada rekanan hingga awal Juni 2023 sebesar Rp 170 miliar. Sisa utang itu berasal dari utang awal proyek fisik yang rampung pada tahun lalu sebesar Rp 343,8 miliar.
Artinya, sambung Samsul, telah terbayar Rp 173,6 miliar atau sekitar 50 persen. "Sisanya Rp 170,2 miliar. Itu data sampai 6 Juni 2023," jelasnya.
Pun demikian, Samsul menambahkan proses pembayaran utang terus dilakukan setiap hari. Ini berarti nilai utang Pemprov NTB kepada rekanan terus berkurang setiap harinya.
Ia memastikan keseluruhan utang kepada kontraktor dapat diselesaikan pada Juli 2023 sesuai janji Pemprov NTB kepada rekanan. "Insya Allah kami ikhtiarkan seperti itu," tutur Samsul.
(BIR/gsp)
