
Gubernur NTB Pertimbangkan Outsourcing untuk 518 Honorer Terancam PHK
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mempertimbangkan skema outsourcing untuk 518 honorer terancam PHK. Kebijakan ini bertujuan menyelamatkan nasib mereka.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mempertimbangkan skema outsourcing untuk 518 honorer terancam PHK. Kebijakan ini bertujuan menyelamatkan nasib mereka.
DPRD NTB menyepakati perubahan KUA-PPAS pada APBD Perubahan Tahun 2025. Belanja daerah tahun anggaran 2025 bertambah sebesar Rp 264 miliar.
Pemprov NTB akan hibahkan dua truk sampah senilai Rp 1,4 miliar ke Pemkot Mataram untuk perbaiki armada yang rusak. DLH Mataram butuh armada layak jalan.
Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka peluang kerja bagi 3.000 anak muda di daerah itu ke Uni Emirat Arab (UEA) dengan skema zero cost.
Pemprov NTB usulkan dana Rp 200 miliar untuk perbaikan gedung DPRD yang dibakar. Dua skema perbaikan diajukan, termasuk pembangunan ulang untuk tahan gempa.
Pemprov NTB akan suntik dana Rp 8 miliar untuk PT GNE agar bisa adakan RUPS. Namun, ada kritik terkait utang pajak dan perlunya audit tuntas.
Korban banjir di Desa Nanga Wera memblokade jalan menuntut Pemkab Bima dan Pemprov NTB penuhi janji perbaikan rumah dan irigasi pascabanjir.
Pemprov NTB akan ajukan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Aturan ini dinilai merugikan potensi PAD dari sektor kelautan, termasuk benih lobster.
Pemprov NTB ajukan revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah untuk atur operasional tambang rakyat di 16 blok. Proses izin koperasi masih berlangsung.
Baiq Nelly Kusumawati lolos seleksi jabatan inspektur di Inspektorat NTB. Kakak dari Gubernur NTB Lalu Iqbal itu menampik karena faktor kedekatan keluarga.