.webp)
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD diagendakan berlangsung Rabu (29/3/2023) hari ini. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal menggelar acara nonton bareng (nobar).
RDPU tersebut dalam rangka membahas kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat Rikardus Jani mengatakan nobar untuk menyaksikan adu argumentasi antara Mahfud MD dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, beberapa waktu belakangan, Mahfud MD dan Benny saling tantang beradu argumentasi membahas kejanggalan transaksi Rp 349 triliun yang terjadi di Kemenkeu.
"Inisiatif untuk buat acara nonton bareng itu karena kami menganggap Pak BKH ini putra terbaik NTT dan juga kader terbaik Demokrat. Beliau telah menjalankan peran oposisi di Senayan," kata Rikar di Labuan Bajo, Selasa (28/3/2023).
Ia mengaku polemik kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan itu menjadi isu menarik bagi Partai Demokrat dengan keberadaan Benny yang cukup bersuara lantang tentang persoalan itu.
"Isunya menarik, beliau telah menjalankan peran sebagai oposisi dan telah berjuang membuka secara terang benderang ini berkait dengan transaksi di Kemenkeu itu," terang Rikardus.
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat ini melanjutkan gelaran nobar sekaligus untuk memotivasi agar memenangkan kembali Benny pada Pemilu 2024 mendatang.
"Sekaligus ini memberikan motivasi kepada teman-teman kader bagaimana beliau ini harus dipertahankan, terpilih kembali di Pemilu 2024. Itu tujuan kami nonton bareng," imbuh Rikardus.
Nobar itu dilaksanakan di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Nobar itu akan dihadiri pengurus DPC, kader, dan simpatisan.
"Waktunya akan disesuaikan dengan agenda sidang di Senayan," pungkas Rikar.
Profil Benny K Harman
Dikutip dari laman Wiki DPR, pemilik nama lengkap Benny Kabur Harman itu merupakan perwakilan dari Nusa Tenggara Timur I. Ia menjabat sebagai anggota di Komisi III yang menangani Hukum, HAM, dan Keamanan.
Pria yang lahir di Flores, 19 September 1962 tersebut menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hukum di Universitas Brawijaya, Malang pada 1987. Kemudian, pada 1997 ia mengambil Magister Hukum di Universitas Indonesia.
Pada 2006, ia kembali mengambil pendidikan doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelum lolos ke Senayan, Benny K Harman diketahui aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Kemudian, ia juga pernah berkecimpung di dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan media cetak untuk bidang hukum. Namun, ia harus menutup buku saat menjabat sebagai koordinator reportase karena diberhentikan.
"Pada saat itu saya diberhentikan karena dianggap menjadi aktor intelektual demo pada 27 Juli 1997. Pemred saat itu mengembargo saya," kata dia seusai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk 'Demokrasi dan Konstitusionalisme, di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (20/10/2010) lalu, seperti dikutip dari detikNews.
Setelah itu, Benny K Harman sempat juga menjadi pengacara hingga akhirnya memutuskan untuk maju ke Senayan dari Partai Demokrat di tahun 2004.
Nyaris Diusir dari Paripurna
Benny K Harman pernah nyaris diusir dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di DPR, Senayan, Senin (5//10/2020). Sejak awal Benny berulang kali menginterupsi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat.
Puncak perdebatan sengit ketika Aziz akan mempersilakan pemerintah menyampaikan pandangannya terkait RUU Cipta Kerja.
Benny menginterupsi meminta waktu satu menit untuk berbicara. "Sebelum pemerintah diberi kesempatan kami dulu," ujar Benny. "Tidak," jawab Azis. Namun Benny tetap ngotot minta diberi kesempatan berbicara. "Tolong pak ketua baca pasal ini," kata Benny menimpali penolakan Azis tersebut, dilansir detikNews.
Azis mengancam mengeluarkan Benny dari ruang sidang. "Pak Benny Anda bisa dikeluarkan dari ruang paripurna kalau anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini," ujar Azis. " Interupsi kita terima setelah pandangan dari pemerintah."
Hanya saja Benny tetap tak menyerah. "Sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati tolong saya diberi kesempatan satu menit," katanya. Permintaan ini segera ditolak Azis yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.
"Maka kami Demokrat menyatakan walkout dan tidak bertanggung jawab atas RUU Ciptaker," ujarnya sembari meninggalkan ruangan bersama anggota Fraksi Demokrat lain.
Kasus Dugaan Penamparan Pegawai Resto di Labuan Bajo
Benny K Harman juga pernah diberitakan menampar seorang pegawai restoran di Labuan Bajo, Mei 2022. Korban dugaan penganiayaan oleh Benny K Harman bernama Ricardo T Cundawan. Dia diadvokasi oleh pengacara Piter D Ruman, yang juga pengacara manajemen resto tempat Ricardo bekerja.
Menurut Piter, CCTV restoran merekam jelas detik-detik penamparan tersebut.
"Iya betul, kata mereka (orang restoran, red) suaranya juga terdengar jelas. Ada pernyataan biadab dari dia (Benny, red)," kata Piter kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).
Dari rekaman CCTV yang dilihatnya, Benny terlihat 4 kali memukul Ricardo.
"Ada gerakan arah tangan balik, itu satu gerakan dua kali pukul. Pukulan keempat yang paling kasar, paling keras," tutur Piter menceritakan detik-detik pemukulan yang dilihatnya dari rekaman CCTV.
Akibat pemukulan itu, Piter mengatakan Ricardo mengalami sakit di pipi hingga pangkal kuping, di kedua sisi. Kuping Piter juga sempat berdenging, tapi memang kini sudah hilang.
"Belum lagi trauma psikologisnya," ujar Piter.
Benny K Harman membantah dirinya menampar karyawan restoran di Labuan Bajo, NTT, berkali-kali. Benny mengakui dirinya hanya mendorong karyawan restoran tersebut lantaran dia menilai sikap karyawan restoran tak sopan.
"Saya mendorong mukanya si karyawan dan mengingatkan agar perlakuan terhadap pengunjung harus sopan dan santun. Saya juga meminta Ibu yang duduk di ruangan agar memberikan perlakuan yang wajar kepada setiap tamu yang datang," kata Benny berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief, Kamis (26/5/2022).
(hsa/gsp)
