.webp)
PT Bali Turtle Island Development (BTID) membantah proses tukar guling kawasan hutan mangrove dilakukan secara bodong. Bantahan itu disampaikan Head of Legal PT BTID Yossy Sulistyorini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Bali, Senin (11/5/2026).
"Kembali kami sampaikan seperti yang telah kami sampaikan dalam beberapa kesempatan termasuk hari ini, proses tukar menukar kawasan hutan yang kami laksanakan itu tidak bodong," kata Yossy.
Yossy menjelaskan pelaksanaan tukar guling tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan dari Kementerian Kehutanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kami bisa membuktikan dengan berbagai dokumen yang ada, ada verifikasi dan juga melibatkan berbagai instansi yang terkait. Jadi itu sudah jelas tidak bodong," terangnya.
Namun, Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali I Made Suparta tetap bersikukuh bahwa pelaksanaan tukar guling tersebut bodong. Menurutnya, dalam RDP itu PT BTID tidak menunjukkan satu pun dokumen sertifikat atas nama perusahaan kepada dewan.
"Kemudian kami cek lapangan ternyata juga kosong, bodong," tegasnya.
Suparta menilai pembahasan dalam RDP telah cukup menjelaskan bahwa proses tukar guling tersebut terindikasi bodong. Ia meminta PT BTID tidak lagi melakukan pembelaan.
"Jangan kita perdalam-perdalam lagi, ini sudah jelas semua ini, kita rekomendasi nanti pansus akan rekomendasi," ujar politikus PDIP itu.
RDP berlangsung hampir empat jam. Dalam rapat itu juga dibahas sejumlah hal lain, mulai dari sistem ketenagakerjaan di PT BTID hingga keterlibatan masyarakat Serangan dalam pengembangan KEK Kura Kura Bali.
"Kita penting ekonomi, tapi lebih penting lagi urusan sosial, lebih penting lagi urusan lingkungan," tandas Suparta.
(dpw/dpw)
