.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi komisaris PT Bali Turtle Island Development (BTID) setelah pensiun. Isu itu mencuat di tengah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali di Serangan, Denpasar.
"Itu hanya karangan di luar saja untuk meramaikan situasi. Tapi saya sama sekali tidak tahu dan pemiliknya pun saya tidak tahu," kata Indra ditemui di Kantor Satpol PP Bali, Rabu (6/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indra menegaskan dirinya tidak mengetahui asal-usul isu yang beredar tersebut. Ia meminta agar mempertanyakan hal itu kepada pihak yang menyebarkan isu tersebut.
Meski begitu, Indra membenarkan dirinya sempat hadir saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke KEK Kura Kura Bali pada Senin (4/5) lalu. Namun, dia menegaskan kehadirannya itu untuk mewakili Gubernur Bali Wayan Koster dengan status undangan.
"Ke mana pun saya pasti atas penugasan Pak Gubernur," tutur Indra.
Diketahui, PT BTID kini menjadi sorotan lantaran diduga membabat hutan mangrove di KEK Kura Kura Bali. Kasus itu mencuat berdasarkan temuan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali.
PT BTID sendiri tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Pansus TRAP DPRD Bali pada awal pekan ini. Rapat tersebut sedianya membahas kasus tukar guling lahan mangrove yang diduga dilakukan BTID di wilayah Karangasem dan Jembrana.
Belakangan, sejumlah pensiunan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diketahui menduduki jabatan strategis di PT BTID. Mulai dari mantan Kepala Dinas Perizinan Provinsi Bali AA Sutha Diana, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) AA Ngurah Buana, hingga mantan Kepala Dinas Perhubungan IGW Samsi Gunarta.
(iws/iws)
