
DPRD Bali Kebut Raperda Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat, Ungkap Alasannya
DPRD Bali mempercepat proses rancangan peraturan daerah Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat. Pembahasan ditargetkan selesai sepekan.
DPRD Bali mempercepat proses rancangan peraturan daerah Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat. Pembahasan ditargetkan selesai sepekan.
DPRD Bali bahas raperda Bale Kertha Adhyaksa untuk penyelesaian konflik desa adat. Kajati Bali harap solusi konkret tanpa persidangan.
Gubernur Bali Wayan Koster dorong penerapan hukum negara di Desa Adat melalui Raperda Bale Kertha Adhyaksa, untuk menyelesaikan sengketa dan konflik masyarakat.
DPRD Bali merekomendasikan Raperda APBD-P 2025 dengan pendapatan Rp 6,6 triliun dan belanja Rp 7,4 triliun, menciptakan defisit Rp 752 miliar.
Pemprov Bali merancang Perda untuk mengendalikan toko modern berjaringan. Gubernur Koster ingin melindungi pelaku ekonomi lokal dari dominasi toko besar.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan larangan perizinan penggunaan lahan produktif untuk pariwisata. Dia juga berkomitmen menindak pelanggaran di Bali.
DPRD Bali minta Gubernur Koster kaji kematian ikan massal di Danau Batur. Fenomena ini rugikan penambak dan turunkan minat konsumsi ikan masyarakat.
DPRD Bali soroti anak muda yang lebih memilih kerja di luar negeri. Sumantri minta pemerintah perkuat pengawasan dan dorong sektor pariwisata lokal.
DPRD Bali mendesak Gubernur Koster untuk membatasi toko modern 24 jam. Fraksi Demokrat-NasDem sarankan pengembangan pasar tradisional dan koperasi.
DPRD Bali mendesak Gubernur Wayan Koster untuk menyelesaikan polemik di Majelis Desa Adat terkait kewenangan dan peran dalam pemilihan Bendesa Adat.