
Pemprov NTB Beri Waktu Pengusaha Tambak Bereskan Perizinan hingga Mei 2026
Pemprov NTB memberikan tenggat waktu bagi puluhan pelaku usaha tambak udang untuk menyelesaikan proses perizinan. Batas waktu pengurusan izin hingga Mei 2026.
Pemprov NTB memberikan tenggat waktu bagi puluhan pelaku usaha tambak udang untuk menyelesaikan proses perizinan. Batas waktu pengurusan izin hingga Mei 2026.
Sekda Bali Dewa Made Indra menegaskan UMKM yang dikelola asing tidak memiliki izin. Ia menduga adanya kolaborasi dengan warga lokal dalam pengelolaan usaha.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjamin izin berinvestasi akan semakin mudah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap banyak pelaku usaha di pulau kecil Indonesia beroperasi tanpa izin. KKP berupaya mempercepat legalisasi izin.
Indomaret tidak ada di Padang karena perizinan dari Pemda Sumbar. Kebijakan ini bertujuan melindungi bisnis lokal dan UMKM dari minimarket modern.
KPK mengadakan diskusi dengan kementerian membahas kajian tata kelola pertambangan, menemukan masalah izin dan pengelolaan yang perlu diperbaiki.
Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan, ingatkan investor Marina Bay City untuk serius dan tidak hanya janji. Dukungan investasi pariwisata harus disertai komitmen nyata.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan investasi Rp 1.500-2.000 triliun gagal terealisasi pada 2024.
Pemerintah akan terbitkan regulasi baru untuk perizinan investasi, menggantikan aturan lama.
Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu mengusulkan untuk mempermudah perizinan investasi di kawasan industri.