.webp)
Sejumlah desa hingga kelurahan di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, mulai melakukan pendataan warga penerima bantuan Hari Raya. Warga ber-KTP Badung yang memenuhi syarat akan diberi bantuan sosial Rp 2 juta per kepala keluarga (KK) setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
"Tim surveyor dari tiga banjar sudah melakukan pendataan. Prosesnya, masih berjalan," kata Lurah Legian, Putu Eka Martini, ditemui detikBali di kantornya, Kamis (13/3/2025).
Martini mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data terkait kondisi finansial warga di kelurahannya sudah dikantongi. Namun, jumlah warga penerima HKBN di Kelurahan Legian belum dapat dipastikan. Sebab, tim surveyor perlu memastikan kondisi riil warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Martini masih menunggu peraturan bupati, petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak juknis), serta surat penegasan dari Dinas Sosial Kabupaten Badung terkait penyaluran bantuan HBKN.
"Jadi, proses pendataan sudah kami lakukan. Tapi, berapanya belum dapat kami pastikan. Semua kelurahan (di Kecamatan Kuta) belum ada yang final melakukan pendataan," kata Martini.
Ia mengatakan, ada tahapan lain yang harus dilakukan untuk menentukan berapa dan siapa saja warga yang berhak dapat bantuan HKBN itu. Jika, data warga penerima bantuan HKBN sudah terkumpul, perlu dibicarakan oleh semua kelurahan di Kecamatan Kuta.
Mayoritas Warga Berstatus Menengah ke Atas
Adapun jumlah total warga di Kelurahan Legian tercatat sebanyak 3.500 KK. Mayoritas atau 95 persen dengan kondisi finansial menengah ke atas. Sumber penghasilan warga kebanyakan dari tanah warisan yang dimanfaatkan jadi hotel, penginapan, restoran, dan kafe.
"Mayoritas warga kami bekerja di sektor akomodasi pariwisata. Jadi memang, menengah ke atas. Meskipun nggak kerja, tapi uangnya berjalan," katanya.
Kepala Desa Pecatu, I Made Karyana Yadnya, mengatakan telah mendata warga yang diperkirakan layak menerima bantuan HKBN. Namun, dari 2.748 KK warga Desa Pecatu, belum ada yang dinyatakan berhak menerima bantuan HKBN.
"Dalam arti, (angka) itu sudah dikurangi yang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tapi masih menunggu peraturan resminya. Saya masih menunggu peraturan juklak dan juknisnya kriteria yang akan ditetapkan. Jadi, belum final," kata Karyana.
Karyana telah membicarakan dan mensosialisasikan bantuan HKBN itu ke semua kepala dusun. Hasilnya, musyawarah itu menyepakati proses penentuan warga yang berhak difokuskan pada kriteria penerima.
Kriterianya, yang sudah ber-KTP Badung selama lima tahun, berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, bukan ASN atau polisi/tentara aktif, KK tunggal atau yang memiliki tanggungan satu anak. Kemudian, warga Desa Pecatu dengan kategori rentan miskin hingga miskin.
"Kami sudah melaksanakan musdus tanggal 10 Maret 2025. Semua dusun yang ada di Desa Pecatu. Dari (musyawarah) itu kami inventarisasi semua KK yang ada di Desa Pecatu ini," kata Karyana.
Karyana mengatakan hasil pendataan itu masih harus dibicarakan di forum musyawarah kelurahan dan desa (Musdes) yang rencananya digelar Jumat (14/3/2025). Hasil penetapan warga di Desa Pecatu siapa saja yang berhak menerima bantuan HKBN nanti akan diusulkan ke Dinas Sosial Badung.
"Warga yang berhak akan dibuatkan rekening di BPD Bali melalui fotokopi KTP dan KK. Jadi, (bantuan HKBN) ditransfer. Nggak ada zaman tunai sekarang," ujarnya.
Warga Desa Pecatu umumnya merupakan petani lahan kering serta peternak yang mencapai sekitar 70%. Sekitar 10% warga Pecatu menekuni pekerjaan di sektor pertukangan/pengrajin. Sisanya, bekerja di sektor akomodasi pariwisata karena wilayahnya yang banyak obyek wisata.
(nor/nor)
