.webp)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan bakal mengkaji pemecatan I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK sebagai anggota DPD RI. Lidartawan mengaku perlu waktu untuk membaca putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI.
Menurut Lidartawan putusan itu tidak bisa menggugurkan AWK sebagai peserta pemilu jika hanya soal kode etik. "Lihat putusannya, kalau hanya etik ya ndak menggugurkan," kata Lidartawan kepada detikBali, Jumat (2/2/2024).
Ia menyontohkan yang dapat menggugurkan peserta pemilu adalah jika terlibat pidana pemilu atau pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun. "Dan yang bersangkutan bisa melakukan upaya hukum. Jadi tidak serta merta diganti," lanjut pria asal Bangli itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lihat syarat pencalonan kalau ada yang terlanggar baru bisa dicoret dari pencalonan," jelas Lidartawan.
Untuk diketahui, AWK saat ini terdaftar sebagai calon anggota DPD dari Bali. Total ada sebanyak 17 calon anggota DPD dapil Bali pada Pemilu 2024. AWK mendapatkan nomor urut terakhir.
Sebelumnya, video sidang BK DPD RI yang memutuskan memecat AWK viral di media sosial (medsos). Pria asal Bali itu dipecat sebagai anggota DPD karena dinilai melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik sebagai anggota DPD RI.
Pemecatan AWK buntut laporan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali. MUI mempermasalahkan ucapan AWK yang dianggap menimbulkan kegaduhan dan diduga menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Sementara AWK mengaku tidak malu terkait kabar pemecatan terhadap dirinya itu. "Intinya saya tidak malu dipecat dari DPD RI karena laporan MUI, kan yang saya bela agama Hindu Bali," tulis Wedakarna melalui pesan singkat WhatsApp kepada detikBali, Jumat (2/2/2024).
(hsa/gsp)
