
Waka DPR Buka Peluang Kodifikasi UU Pemilu, Pilkada dan Parpol: Saling Beririsan
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membuka peluang revisi UU Pemilu menggunakan metode kodifikasi bersama UU Pilkada dan UU Partai Politik.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membuka peluang revisi UU Pemilu menggunakan metode kodifikasi bersama UU Pilkada dan UU Partai Politik.
Komisi II DPR usulkan revisi UU Pemilu, Partai Politik, dan MD3 untuk Prolegnas prioritas 2026. Lima RUU diajukan demi perbaikan pemilu ke depan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan siap membahas Revisi UU Pemilu. Dede menekankan rencana revisi ini perlu disambut juga oleh pemerintah.
Menko Yusril rencanakan revisi UU Pemilu. Ahli hukum Titi Anggraini sarankan sistem pemilu lebih adil, transparansi pembiayaan, dan inklusi politik.
Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai artis sah-sah saja menjadi anggota DPR asal memiliki komitmen dalam menyejahterakan rakyat.
Anggota DPR Ahmad Irawan merespons sorotan terhadap artis di DPR. Ia menegaskan hak memilih dan dipilih berlaku untuk semua warga negara, tanpa melihat profesi.
Menko Yusril Ihza Mahendra mengungkap adanya rencana revisi UU Pemilu dan mendorong RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas.
Pemerintah mulai ancang-ancang merevisi UU Pemilu. Menko Yusril menyinggung anggota DPR dari kalangan selebritis dan orang kaya yang kini menuai sorotan publik.
Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk mengubah sistem pemilu sesuai putusan MK. Fokus partisipasi politik yang lebih luas dan berkualitas.
Ketika anggota DPR atau DPRD mengundurkan diri, kursi wakil rakyat tidak dibiarkan kosong. Lantas, siapa penggantinya?