detikNewsSelasa, 14 Jan 2020 12:50 WIB

Pakar Usul Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional, KPU Soroti Manajemen SDM

Pakar hukum mengusulkan pemisahan pemilu lokal dan nasional. KPU menyoroti manajemen SDM untuk mengatur beban kerja petugas pemilu.

detikNewsKamis, 05 Des 2019 18:07 WIB

Anggota Komisi II DPR Usul Omnibus Law UU Pemilu dan Pilkada

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 untuk direvisi.

detikNewsRabu, 20 Nov 2019 16:14 WIB

Komisi II DPR Buka Opsi Omnibus Law UU Pemilu dan Pilkada

Komisi II DPR berencana merevisi undang-undang yang terkait dengan pemilu. Komisi II tak menutup kemungkinan dilakukan omnibus law UU Pemilu dan UU Pilkada.

detikNewsKamis, 14 Nov 2019 16:40 WIB

Komisi II DPR Prioritaskan Revisi UU Pemilu di 2020

Komisi II DPR RI menyambut keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu.

detikNewsSenin, 11 Nov 2019 12:03 WIB

Banyak Petugas KPPS Meninggal, KPU Usul Revisi UU Pemilu

"Kami mengusulkan penggunaan e-rekap. Jadi, ini harus diubah di tingkat UU. Sehingga hasil pemilu secara elektronik bisa langsung ditetapkan...," kata Arief.

detikNewsKamis, 26 Sep 2019 19:08 WIB

Mendagri Usul UU Pemilu Direvisi, Minta DPR Dimasukkan ke Prolegnas

Kemendagri mengusulkan revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada. Kemendagri menilai revisi ini perlu dimasukan dalam prioritas prolegnas.

detikNewsSenin, 01 Jul 2019 13:30 WIB

Ingin UU Pemilu Diperbarui, KPU Segera Kirim Rekomendasi ke DPR-Pemerintah

KPU akan melakukan evaluasi Pemilu 2019. KPU mengatakan nantinya salah satu usulan dalam evaluasi yakni perlunya Undang-Undang Pemilu diperbarui.

detikNewsSenin, 13 Mei 2019 19:25 WIB

Rachmawati Gugat Aturan KPU Soal Penetapan Presiden Terpilih ke MA

Rachmawati Soekarnoputri mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait Pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5/2019.

detikNewsJumat, 10 Mei 2019 11:51 WIB

Kampanye di Musala, Caleg PKB di Serang Dihukum Pidana Percobaan

Hakim memutuskan Abful Gofur divonis 3 bulan penjara dan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Gofur terbukti kampanye di musala.

detikNewsSelasa, 16 Apr 2019 11:43 WIB

Umumkan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB Bisa Dipenjara 18 Bulan!

MK menegaskan larangan untuk menyebarkan quick count sebelum pukul 15.00 WIB. Bagi yang melanggar, akan dipidana 18 bulan penjara.