
Pimpinan Komisi II: Partai Demokrat Tak Bisa Dianggap Properti Pribadi!
"Partai Demokrat, menurut saya, tidak bisa lagi dianggap sebagai properti pribadi," kata Luqman.
"Partai Demokrat, menurut saya, tidak bisa lagi dianggap sebagai properti pribadi," kata Luqman.
Walkot Makassar Danny Pomanto menonaktifkan sekitar 5.000 pengurus RT/RW yang ada di Kota Makassar. Komisi II DPR RI menilai ini berpotensi menabrak aturan.
Komisi II DPR RI meminta pengambilalihan aset ke negara tak hanya berhenti terhadap TMII.
"Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021," kata Pimpinan rapat Komisi II, Ahmad Doli Kurnia.
Menteri ATR/BPN akan perbaiki peraturan tentang sertifikasi dan perizinan pertanahan. Untuk itu, DPR minta pemberlakuan sertifikat tanah elektronik ditunda.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rezka Oktoberia mengeluhkan molornya pembangunan Tol Trans Sumatera khususnya ruas Tol Padang-Sicincin.
Beberapa anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kompak meminta penundaan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik.
KPU mengusulkan anggaran untuk perhelatan Pemilu 2024 ke Komisi II DPR RI. KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan tetap menggelar Pilkada 2024. Tito mengingatkan pada 2016 seluruh fraksi setuju Pilkada Serentak 2024.
Wakil Ketua Komisi II meminta Gubernur Jatim dan Mendagri menegur Wali Kota Blitar kareva video viral menyanyi dan joged tanpa masker.