
NasDem Ambil Jalan Beda saat Parpol Pro-Jokowi Sepakat soal Pilkada
Di saat partai pendukung Jokowi sepakat Pilkada 2024, NasDem mengambil jalan yang berbeda dengan tetap menginginkan Pilkada digelar 2022. Apa alasannya?
Di saat partai pendukung Jokowi sepakat Pilkada 2024, NasDem mengambil jalan yang berbeda dengan tetap menginginkan Pilkada digelar 2022. Apa alasannya?
PD dan PKS mendukung agar Pilkada tetap digelar pada 2022/2023. Sesuai dengan siklus 5 tahunan di wilayah tersebut. Simak alasannya.
Presiden Jokowi memberi arahan ke parpol pendukungnya terkait wacana revisi UU Pemilu yang berefek ke jadwal Pilkada. Begini sikap parpol pendukungnya sekarang.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mangatakan RUU Pemilu tersebut dapat menjadi pijakan awal bagi demokrasi di Indonesia.
Draf RUU Pemilu yang mengatur syarat capres-caleg minimal lulus perguruan tinggi jadi sorotan. PKS setuju dengan syarat minimal lulus perguruan tinggi itu.
PKB menolak syarat capres-caleg harus lulus perguruan tinggi. PKB menilai syarat harus lulus perguruan tinggi itu berpotensi mendiskriminasi lulusan pesantren.
"UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, nah kalau sudah dilaksanakan nanti tahun 2024, dievaluasi,"
Partai Demokrat setuju soal syarat menjadi capres-cawapres minimal lulusan perguruan tinggi. Untuk caleg, Demokrat meminta agar dikaji kembali.
Kemendagri mengadakan pertemuan dengan KPU membahas RUU Pemilu. Melalui pertemuan ini, Kemendagri mendukung Pilkada serentak digelar pada 2024.
Draf revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu mengatur syarat menjadi capres-cawapres dan caleg minimal lulusan perguruan tinggi. Apa kata PPP?