
PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Utak-Atik Jadwal Pilkada
Wacana revisi UU Pemilu kembali muncul tanpa mengubah aturan pilkada. PKB menilai UU Pemilu perlu direvisi, sementara tidak perlu revisi untuk UU Pilkada.
Wacana revisi UU Pemilu kembali muncul tanpa mengubah aturan pilkada. PKB menilai UU Pemilu perlu direvisi, sementara tidak perlu revisi untuk UU Pilkada.
Komisi II DPR RI membuka opsi revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada. PKS bersikap tetap ingin revisi UU Pemilu dan Pilkada dalam satu paket.
Wacana revisi UU Pemilu kembali mencuat. Kali ini revisi UU Pemilu ini diberi masukan untuk tetap dilakukan tanpa merevisi UU Pilkada.
PAN tetap tak ingin revisi UU Pemilu meski opsi pembahasan terbukan tanpa merevisi UU Pilkada. PAN menilai UU Pemilu yang berlaku masih valid digunakan.
Opsi pembahasan revisi UU Pemilu terbuka meski tanpa merevisi UU Pilkada. Elite PPP Nurhayati Monoarfa menegaskan fraksinya tetap menolak revisi UU Pemilu.
Wacana revisi UU Pemilu yang mengatur jadwal pilkada ditunda Komisi II DPR. Kini Komisi II membuka opsi pembahasan revisi UU Pemilu tanpa merevisi UU Pilkada.
PKS mendorong revisi UU Pemilu, salah satunya menurunkan presidential threshold atau ambang batas calon presiden (capres) demi mencegah politik identitas.
Baleg DPR menyebut revisi UU ITE bisa saja masuk Prolegnas Prioritas 2021 menggantikan RUU Pemilu. Sampai saat ini Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan.
Istana Kepresidenan menepis adanya isu menghalangi Gubernur DKI Anies Baswedan maju di 2024 terkait sikap tidak merevisi UU Pilkada dan UU Pemilu.
Istana menepis sikap pemerintah menyetop pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada untuk putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, maju Pilkada 2024.