
KPU Makassar Bina Ketua PPS Mangasa Buntut Pungutan Rp 150 Ribu ke KPPS
KPU Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), membina Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Muhammad Nurhusain.
KPU Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), membina Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Muhammad Nurhusain.
Ketua PPS Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Nurhusain membantah memungut Rp 150 ribu ke KPPS.
PPS Kelurahan Mangasa, Makassar membantah memaksa KPPS untuk membayar Rp 150 ribu untuk pembuatan LPJ. Pembayaran itu disebut hanya bagi KPPS berminat.
KPPS di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, mengaku membayar uang pelicin Rp 150 ribu untuk dibuatkan LPJ agar honor mereka cair.
Kasus pemecatan 5 panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulsel kini berbuntut panjang.
KPU Sulsel akan mengkaji ulang sanksi terhadap 9 PPK dan PPS di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Hasil kajian berpeluang merevisi keputusan KPU Makassar.
KPU Sulsel turun tangan di kasus 9 PPK dan PPS di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar menerima uang dari bacaleg.
KPU Makassar, Sulsel telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap 1 anggota PPK dan 8 PPS Kecamatan Ujung Pandang yang diduga melanggar etik.
Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terindikasi tidak netral di Pemilu 2024.
Sebanyak 1 anggota PPK dan 7 PPS di Makassar kini menanti nasib dari KPU. Mereka diberhentikan sementara usai diduga menerima uang dari caleg.