
Bali Masuk 10 Besar Laporan Indikasi Mafia Hukum di Peradilan
Ketua KY Mukti Fajar mengungkap banyak laporan mafia hukum di Bali, termasuk sengketa tanah. KY butuh sinergi dengan Kejati untuk penanganan lebih baik.
Ketua KY Mukti Fajar mengungkap banyak laporan mafia hukum di Bali, termasuk sengketa tanah. KY butuh sinergi dengan Kejati untuk penanganan lebih baik.
Kejati Bali tidak menghentikan kasus I Nyoman Sukena yang memelihara landak dilindungi. Dia terancam hukuman lima tahun penjara sesuai UU KSDAE.
I Ketut Riana, Bendesa Adat Berawa, dituntut enam tahun penjara karena memeras investor Rp 10 miliar. Tindakannya dinilai melanggar hukum dan korupsi.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana menunjuk sebanyak 69 jaksa di Bali untuk menangani kasus Pemilu.
Kejaksaan Tinggi Bali menelusuri penggunaan uang hasil korupsi sumbangan pengembangan institusi (SPI) oleh pejabat Universitas Udayana (Unud).
Sejumlah pejabat di lingkungan Kejati Bali berganti. Total ada sebanyak delapan pejabat baru, mulai dari Wakajati hingga dua jabatan Kajari.
Kejati Bali geledah di Kantor UPTD PAM Dinas PUPRKIM Provinsi Bali terkait dugaan korupsi pengelolaan pendapatan dan belanja.