
Kata BPN soal Sertifikat Tanah Milik Bappenas yang Hilang
Kementerian ATR/BPN menanggapi hilangnya sertifikat hak pakai Bappenas. Proses penggantian sertifikat hilang memerlukan pengumuman di media.
Kementerian ATR/BPN menanggapi hilangnya sertifikat hak pakai Bappenas. Proses penggantian sertifikat hilang memerlukan pengumuman di media.
"Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian," kata Ketua BPK Isma Yatun.
Komisi I DPRD Tarakan soroti peran BPN dalam penerbitan sertifikat tanah yang memicu konflik. Usulan tim intel untuk verifikasi kepemilikan lahan diajukan.
Mbah Tupon (68) dari Bantul jadi korban mafia tanah, sertifikatnya tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank. Kasus ini sedang diselidiki Polda DIY.
Kanwil BPN DIY memblokir sertifikat tanah Mbah Tupon akibat sengketa. Status quo diterapkan hingga penyelidikan Polda selesai. Pemkab Bantul siap mendampingi.
Penanganan kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon (68) asal Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, menguak sejumlah fakta baru.
Sertifikat tanah Mbah Tupon tiba-tiba beralih nama tanpa sepengetahuannya. BPN Bantul pun turun tangan dalam kasus dugaan mafia tanah yang dialami Mbah Tupon.
Kantor Pertanahan Bantul tengah mengajukan permohonan pemblokiran internal sertifikat hak milik tanah Mbah Tupon yang sudah berganti nama.
Pecah sertifikat tanah penting untuk membuktikan kepemilikan atas sebagian tanah. Pelajari cara dan syarat pecah sertifikat tanah di sini.
Aliansi Masyarakat Anti-Mafia Tanah di Tarakan soroti lambannya penyelesaian sengketa lahan warga. RDP belum dijadwalkan, warga curiga ada maladministrasi.