5 Alasan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Tolak RAPBD 2024 Rp 10,466 T

5 Alasan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Tolak RAPBD 2024 Rp 10,466 T

Tim detikSulsel - detikSulsel
Minggu, 15 Okt 2023 07:15 WIB
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Foto: Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. (Ahmad Nurfajri/detikSulsel)
Makassar -

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp 10,466 triliun. Bahtiar mempertimbangkan adanya kenaikan potensi utang pada tahun depan.

Penolakan itu tertuang dalam surat bernomor: 121/12140/B.Umum yang diteken Bahtiar pada 11 Oktober 2023. Bahtiar yang tidak setuju dengan muatan dalam RAPBD itu membuat rapat paripurna di DPRD Sulsel batal dilaksanakan pada Kamis (12/10).

"Saya sebagai Pj Gubernur, tentu dalam melakukan perencanaan tahun 2024 berangkat dari keadaan hari ini," kata Bahtiar kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam suratnya, salah satu pertimbangan Bahtiar menolak RAPBD 2024, yakni adanya utang Pemprov Sulsel sebesar Rp 1.45.277.015.159. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 45.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 serta Laporan Hasil Kas dalam rangka berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2018-2023.

"Kalau saya mengajukan misalnya angka Rp 10,4 triliun, dasarnya apa? Nah itukan saya belum mendapatkan penjelasan juga. Dari mana hitungannya Rp 10,4 triliun itu," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Alasan yang kedua, Bahtiar menyebut ada kewajiban utang yang telah diupayakan diselesaikan pada APBD Perubahan Tahun 2023. Namun ternyata masih ada selisih yang tidak akan terbayarkan sebesar Rp 445 miliar.

Pertimbangan ketiga, lantaran adanya potensi utang yang akan terjadi di tahun 2024 sebesar Rp 1,694 triliun. Proyeksi peningkatan utang itu berasal dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp 513 miliar, utang pihak ketiga Rp 662 miliar, dan proyeksi utang TPP ASN bulan Desember 2023 sebesar Rp 74 miliar.

"Menurut data dinas keuangan kami dengan TAPD, kami punya potensi utang di tahun 2024 itu, Rp 1,6 triliun. Datanya demikian. Oleh karenanya, saya sampaikan bahwa kita sekarang defisit Rp 1,5 triliun," sebut Bahtiar.

Pada poin keempat dalam suratnya, Bahtiar juga menyebut proyeksi penerimaan Rp 10,466 di RAPBD 2024 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, nominal tersebut tidak berdasarkan kondisi dari target riil yang bisa dicapai termasuk mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya.

"Kalau kita memang punya rencana belanja APBD Rp 10,4 triliun, kurangi memang meki ini utang ta' ini. Kan kita sudah ada potensi (utang) Rp 1,6 triliun," ungkapnya.

Pertimbangan kelima, lanjut Bahtiar, proyeksi pengeluaran sebesar Rp 10,466 triliun dalam RAPBD 2024 belum mencantumkan utang yang diproyeksikan sebesar Rp 1,694 triliun. Sehingga jika menggunakan angka Rp 10,466 triliun, maka seluruh program dan kegiatan seharusnya menyesuaikan pada anggaran Rp 8,772 triliun.

"Inilah yang saya maksud, supaya kita membahasnya mulai dari keadaan yang sebenarnya. Supaya tidak menjadi beban baru bagi pemerintahan yang akan datang," tutur Bahtiar.

Bahtiar mengklaim DPRD Sulsel sepakat atas pertimbangan-pertimbangannya yang tidak setuju dengan muatan dalam RAPDB 2024 tersebut. Dengan demikian, RAPBD 2024 masih akan dirombak ulang sesuai dengan kebutuhan.

"Alhamdulillah, syukurnya seluruh fraksi di DPRD memahami itu. Saya sudah bertemu dengan pimpinan DPRD dan kawan-kawan. Maupun kawan-kawan internal saya pun memahami itu," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Bahtiar Harus Kerja Ekstra Revisi RAPBD

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel Ady Ansar mengaku sudah menerima surat Pj Gubernur Sulsel terkait penolakan RAPBD 2024. Dia menyebut hal ini didasari atas anggapan Bahtiar yang menilai rancangan anggaran masih ganjil.

"Pak gubernur merasa bahwa naskah nota dan rancangan APBD 2024 yang sudah dilakukan persetujuan bersama dengan yang lalu, menurut dia (Bahtiar) ada sedikit yang ganjil," ujar Ady saat dikonfirmasi, Kamis (12/10).

Ady menuturkan DPRD Sulsel pun sepakat menunda paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD 2024. Rancangan anggaran itu akan dirombak ulang.

"Kita akan sedikit kritisi APBD, malamnya (paripurna) jawaban dan hari Rabu depan baru kita bongkar ini APBD akan disesuaikan dengan kondisi kita," imbuhnya.

Sementara Fraksi Golkar DPRD Sulsel mengapresiasi Pj Gubernur Sulsel yang mau secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya atas RAPBD 2024. Hanya saja, Bahtiar masih harus kerja keras untuk mengkaji ulang muatan pos belanja dalam RAPBD, mulai dari RKPD, KUA-PPAS, serta merevisi kembali nota keuangan RAPBD 2024.

"Harus ini segera (direvisi). Cuma sayangnya kalau demikian (direvisi) gubernur harusnya bekerja ekstra untuk merapikan semua apa yang akan dia kerjakan," ujar anggota Fraksi Golkar Arfandy Idris.

Dia kemudian menyinggung soal 8 program prioritas Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel. Program itu disebut belum terakomodir dalam RAPBD sehingga memang perlu ada penyesuaian.

"Contoh kecil, bukankah pemerintah daerah sekarang melalui Pj ini sudah merencanakan 8 prioritas program tetapi itu tidak tercakup? Bagaimana ini bisa dia rapikan, masih ada kesempatan, apalagi beliau tidak setuju dengan RAPBD yang ada," pungkasnya.



Simak Video "Video: Momen Polisi Tangkap Penjual Ketapel-Busur Panah di Makassar"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads