Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini telah membentuk tim khusus bersama China untuk membangun rumah susun (rusun) di Indonesia. Mereka masih menggodok konsep rusun yang cocok, bisa rusun subsidi, kelas menengah atau mix used.
Menanggapi hal ini, menurut Pengamat Properti sekaligus Direktur PT. Global Asset Management, Steve Sudijanto, pemerintah harus mencari lokasi pembangunan yang tepat dengan melakukan market study dan financial study.
Dengan begitu pemerintah bisa menemukan konsep rusun yang sesuai dengan pasar. Menurutnya saat ini kelas masyarakat yang masih kesulitan memiliki rumah adalah kelas bawah.
"Untuk kelas mana yang masih belum punya rumah itu kan kelas MBR. Jadi memang fokusnya kelas MBR itu bagaimana. Kita harus pelajarin karakter kelas MBR," kata Steve saat dihubungi detikcom pada Rabu (16/9/2026).
Ia berpesan jika nantinya rusun yang akan dibangun adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), lokasinya harus dekat atau nempel dengan stasiun KRL, LRT, MRT, atau halte bus Trans Jakarta atau saat ini dikenal dengan hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Hal ini penting untuk diterapkan karena mempermudah mobilisasi bagi penghuni rusun.
"Tapi kalau MBR wajib TOD karena jangan sampai masyarakat yang beli itu dibebankan dengan transportasi, motor lagi. Pusing," ujarnya.
Jika ingin dibuat untuk kelas menengah juga perlu dekat TOD karena penghasilannya dengan MBR masih beririsan dan kebanyakan kelas menengah adalah para pekerja. Namun, ia tidak menyarankan untuk membangun hunian kelas bawah dan menengah dicampur karena ekosistemnya berbeda.
Apabila ingin dibuat berkonsep mixed use, ia menyarankan area komersial atau tenant-tenant dibuat toko yang semi terbuka. Saat ini gedung mixed use perlahan meninggalkan konsep seperti di mall yang semua tokonya berada di dalam gedung tertutup. Konsep ini dinilai lebih boros energi dan tidak efisien dari segi waktu operasionalnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan payung hukum atas kerja sama ini. Pemerintah perlu membantu masalah perizinan, insentif pajak, legalitas tanah di lokasi pembangunan, pembentukan perusahaan yang akan membangun rusun tersebut, hingga kepastian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Jadi pemerintah memberikan komitmen dalam hal perizinan. Contohnya pengurusan sertifikasi tanahnya, pembentukan PT PMA-nya, terus dalam hal insentif pajaknya, juga AMDAL-nya, dan studi kelayakannya," sebutnya.
Ia merasa China merupakan salah satu negara yang berhasil membangun infrastruktur dengan baik dan diharapkan proyek ini bisa berjalan. Ia sudah melihat sendiri saat berkunjung ke China baru-baru ini bagaimana hunian vertikal di sana dibangun sedemikian rupa. Untuk keberhasilan realisasi proyek rusun di Indonesia perlu dukungan penuh dari pemerintah.
(aqi/das)