Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah lahan untuk membangun rumah susun (rusun) hasil kerja sama dengan China. Namun, Ara tidak menjelaskan secara rinci di mana lokasinya.

Ara menyebut ada 10 titik lahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk dibangun rusun. Ia juga memastikan lahan yang disiapkan telah mematuhi regulasi yang berlaku.

"Kan kita sudah siapkan, ada lahannya, ada regulasinya. Ada 10 titik (lahan) yang disiapkan," kata Ara kepada wartawan saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ara berharap pihak swasta dari China maupun Indonesia, yang berinvestasi dalam proyek ini tidak dipersulit dalam hal regulasi. Ia juga menekankan jangan ada pungutan liar (pungli) yang bisa memengaruhi perusahaan swasta untuk berinvestasi di Tanah Air.

"Bagi pengusaha itu yang penting kepastian hukum, jangan lama-lama izinnya, selama sesuai aturan ya, dan jangan ada pungli," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, awalnya proyek kerja sama China-RI ini direncanakan membangun rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, ide itu berkembang dan opsi masih terbuka lebar untuk membangun rusun untuk kelas menengah, atas, atau campuran hunian dan komersial (mix used).

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," kata Ara selepas pertemuan 4 jam di Kediaman Duta Besar China, Setiabudi, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dalam proyek ini China akan bertindak juga sebagai investor. Pihak swasta dari China dan Indonesia juga akan dilibatkan.

"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok, itu jelas sekali gitu loh ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," papar Ara.

Demi memperlancar kerja sama ini, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mempersiapkan lahan dan aturan pembangunan rusun.

"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan), dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerjasama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvei beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," pungkas Ara.