Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan proyek rumah susun (rusun) yang bakal dibuat bersama China belum diputuskan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah dan China masih membuka opsi menyediakan hunian untuk masyarakat kelas menengah, atas, atau berkonsep gabungan hunian dan komersial (mixed use).

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," kata Ara selepas pertemuan 4 jam di Kediaman Duta Besar China, Setiabudi, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026).

Dalam proyek ini China akan bertindak juga sebagai investor. Pihak swasta dari China dan Indonesia juga akan dilibatkan.

"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok, itu jelas sekali gitu loh ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," jelasnya.

Ara juga menambahkan Indonesia dan China berencana saling tukar teknologi terutama yang berhubungan dengan perumahan. Namun, untuk jenis yang dibutuhkan di Indonesia masih dalam pembahasan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia. Aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," jelas Ara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah membuat tim khusus untuk membahas mengenai lahan yang bisa dipakai untuk rusun dan soal regulasinya.

"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan), dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvey beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," ungkapnya.

Lokasi lahan masih akan dibahas. Harapannya bisa dibangun di kawasan padat penduduk, perkotaan, dan lainnya.

Duta Besar China di Indonesia Wang Lutong mengatakan dalam tim khusus tersebut juga akan ada perwakilan dari Kementerian Perumahan China. Dalam 2 minggu ke depan akan diadakan pertemuan lanjutan.

"Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang. Untuk membicarakan proses, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, dan saya pikir kami juga akan berkomunikasi soal teknologi perumahan dan aturannya," ungkap Wang Lutong.

Sebelumnya diberitakan, Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat China, Ni Hong, sepakat menjajaki kolaborasi untuk membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga kelas menengah.

Ara mengatakan Indonesia menyambut baik kerja sama tersebut dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Menurutnya, Indonesia tidak ingin hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga mitra strategis bagi China dalam pengembangan sektor perumahan.

Untuk mendukung kerja sama itu, pemerintah Indonesia siap menyiapkan lahan-lahan strategis yang dapat dikembangkan, menyediakan data kebutuhan perumahan yang akurat berbasis Badan Pusat Statistik (BPS), serta menyempurnakan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

"Kami akan siapkan lahan, kami akan siapkan data market, dan kami akan siapkan aturan-aturan yang ada. Tiga hal ini yang akan kami siapkan untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Tiongkok," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).