Biar Nggak Mustahil Bikin Rumah Subsidi di Jogja, Begini Saran REI DIY

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan sulitnya mengembangkan rumah subsidi di DIY khususnya Kota Jogja gegara harga tanah mahal. REI DIY pun memberikan beberapa saran demi membangun rumah subsidi di Jogja. Apa saja?

Wakil Ketua DPD REI DIY Bidang Perumahan Subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Hajar Pamundi, menjelaskan salah satu faktor utama pembentuk harga rumah itu adalah faktor lahan.

"Nah, untuk bisa harga rumah Rp 166 juta itu kan berarti komponen harga tanahnya harus di bawah Rp 200 ribu," kata Hajar kepada detikJogja, Selasa (21/5/2024).

Dia menyebut harga rumah subsidi sudah ditentukan pemerintah. Namun, soal pemilihan lahan diserahkan ke pihak pengembang atau developer.

"Pengembang itu kan kalau diharuskan untuk mencari lahan sendiri agar bisa sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah terkait rumah subsidi ya ada, tapi mencarinya susah," ujarnya.

"Contoh, mungkin kalau harga Rp 200 ribu (per meter) ada tapi di daerah pelosok. Nah, siapa yang mau beli rumah di daerah pelosok," lanjut Hajar.

Menurutnya, harga tanah di daerah yang paling berkembang seperti Kapanewon Sedayu, Bantul, saat ini sudah menyentuh Rp 500-600 ribu per meter.

"Seperti sekarang harga tanah di Bantul, mencari yang harga Rp 200 di mana? Mungkin ada di daerah pelosok, hanya biaya cut and fill-nya sama saja sehingga jatuhnya nanti harga tanah tidak akan Rp 200 ribu," ucapnya.

Hajar pun sepakat mustahil jika mengembangkan rumah subsidi di Kota Jogja, apalagi rumah subsidi kebanyakan berbentuk rumah tapak. Perlu diketahui, rumah tapak atau landed house adalah jenis rumah yang dibangun di atas sebidang tanah dengan lahan yang terbatas.

"Kalau di Kota Jogja dengan skema rumah tapak semi mustahil kecuali ada intervensi dari pemerintah. Misal lahan disediakan pemerintah atau instansi itu baru mungkin bisa logis lah," ucapnya.

Saran REI DIY Bisa Bangun Rumah Subsidi di Jogja

Tak hanya intervensi dari pemerintah, Hajar berpendapat perlunya aturan hukum soal ini. Dia mencontohkan turunan Undang-undang Cipta Kerja tentang bank tanah. Namun, untuk pemanfaatan, juklak dan juknis bank tanah masih menjadi pembahasan.

"Sebenarnya kami juga berharap itu (bank tanah). Artinya rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu ya tanahnya sebisa mungkin ada intervensi pemerintah. Karena kalau mekanisme diserahkan ke pasar ya seperti ini," katanya.

Dia menyebut dengan hal tersebut mewujudkan rumah subsidi di Jogja menjadi mungkin. Namun, perlu diingat nantinya ukuran dan desain rumah subsidi bakal minimalis.

"Sebenarnya memungkinkan juga selama komponen harga tanah ada intervensi dari pemerintah. Kedua, aturan rumah subsidi kan minimal tipe 21, artinya masih memungkinkan kalau harga tanah tidak terlalu tinggi, terus kita sesuaikan tipenya biar bisa subsidi murni yakni Rp 166 juta," katanya.

Hajar mengaku pernah mengembangkan rumah subsidi di Kapanewon Jetis, Bantul. Semua itu karena perolehan tanah untuk lokasi perumahan subsidi sudah berlangsung jauh-jauh hari.

"REI ada (rumah subsidi) tapi tidak banyak, cuma karena mengejar kenaikan harga meterial sudah tidak nutup. Kemarin saya di Jetis, Bantul, dengan catatan perolehan tanahnya dari kemarin-kemarin," katanya.

Video: Batalnya Usulan Rumah Subsidi 18 Meter

Video: Batalnya Usulan Rumah Subsidi 18 Meter