Menteri KKP Trenggono Bicara soal 'Ekonomi Biru' di Jogja

Menteri KKP Trenggono Bicara soal 'Ekonomi Biru' di Jogja

Adji G Rinepta - detikJogja
Rabu, 06 Mar 2024 23:32 WIB
Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono di sela Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, di kota Jogja, Rabu (6/3/2024).
Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono di sela Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, di Kota Jogja, Rabu (6/3/2024). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja.
Jogja -

Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono bicara soal 'ekonomi biru' sebagai solusi untuk menyeimbangkan antara ekologi dan sektor pariwisata.

"Ekologi nggak ada toleransi sebenarnya," kata Sakti kepada wartawan di sela Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2024 di Kota Jogja, Rabu (6/3/2024).

Sakti mengambil contoh habitat tukik atau anak penyu. Ia bilang jika habitat tukik dipindah dari tempat biasa tukik ditelurkan, lalu tempat itu dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata, hal itu bisa merusak siklus kehidupan tukik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika berebut tekanan ekonomi, pariwisata, di situ pasti rusak. Pariwisata yang harus digeser. Kalau ini diabaikan, kalau semua berpacu ekonomi, hanya soal waktu, ekosistem atau ekologi rusak. Kalau rusak selesai sudah," ujarnya.

Sakti mengatakan sisi ekonomi harus dilihat secara komprehensif. Untuk menyeimbangkan antara ekonomi dengan ekologi, Sakti kemudian menyebut 'ekonomi biru'.

ADVERTISEMENT

Ekonomi biru, menurut Sakti, di antaranya meliputi upaya konservasi yang harus dilakukan dengan baik. Dia juga menyebut kadar karbon yang ada juga harus terukur agar laut tetap bersih dan ikannya bebas dari dampak merkuri serta mikro plastik.

"Ekonomi biru balancing antara ekologi dan ekonomi. Kalau itu terjadi, value berlipat-lipat daripada suplai yang ada," kata Sakti.

Sakti menambahkan, untuk mewujudkan ekonomi biru diperlukan dukungan infrastruktur yang mumpuni. Seperti pengadaan underwater drone hingga kapal pengawas yang bisa memonitor kondisi bawah laut.

"Kalau implementasi cepat, media, siapapun bisa mengakses situasi kelautan kita. Menuju kesana lumayan tidak mudah, harusnya dalam 2-3 tahun kedepan kalau konsisten dengan kebijakan ini, bisa jalan," pungkas Sakti.




(apl/dil)

Hide Ads