Soal Rencana Ekspor Benur ke Vietnam, Ini Kata Menteri Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono saat memberikan kuliah umum di balai senat UGM, Rabu (6/3/2024). Foto: Dok UGM.

Sleman -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono menyebut pihaknya masih melakukan kajian kerja sama ekspor eksklusif Benih Bening Lobster (BBL) alias benur. Kajian itu terutama untuk ekspor bentur ke Vietnam.

"Belum, tapi intinya kan itu lobster kita, kita nggak dapet apa-apa. Di Vietnam itu luar biasa besarnya dan 100 persen ilegal dari Indonesia. Jadi kan sayang kalau Indonesia nggak bisa dapet apa-apa," kata Trenggono ditemui usai mengisi kuliah umum di UGM, Sleman, DIY, Rabu (6/3/2024).

Trenggono membeberkan bahwa rencananya bukan hanya terkait ekspor benur. Dia lebih fokus pada kerja sama dengan pemerintah Vietnam untuk budi daya benur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian kita kerja sama dulu dengan pemerintah Vietnam. Jadi intinya bukan soal ekspor tapi kita kerja sama dengan pemerintah Vietnam untuk kemudian mereka budi daya di sini," ujarnya.

Sebelumnya, mengutip detikFinance, Trenggono membeberkan alasan Indonesia melakukan kerja sama ekspor eksklusif Benih Bening Lobster (BBL) alias benur ke Vietnam. Ia menjelaskan negara tersebut sudah menerima keuntungan cukup banyak karena mendapatkan BBL ilegal asal Indonesia.

"Yang namanya benih lobster ke Vietnam itu (selama ini) 100% ilegal, karena kita tidak pernah ekspor (resmi)," ucap Trenggono di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Trenggono kemudian menjelaskan, bahwa BBL Ilegal asal Indonesia membuat Vietnam bisa mengembangkan budi daya lobster dengan sangat baik. Jumlah ekspor lobster Vietnam cukup besar, hal ini disebabkan populasi budi daya yang banyak.

"Yang saya tahu lebih dari 200 juta bibit yang setiap tahun berkembang (di Vietnam). Itu 100% (BBL) dari kita ke sana (itu) ilegal," bebernya.

"Kalau (harga BBLA) rata-rata US$ 2 (Rp 31.000 dalam kurs Rp 15.662), kalau (dikali) 300 juta bibit saja sudah (dapat) US$ 600 juta (Rp 9,3 triliun), Indonesia tidak dapat apa-apa. Ini harus kita koreksi juga," sambungnya.