DPR Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025), menyetujui 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA). — Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025). Foto: Anggi Muliawati/detikcom.

Jogja -

DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 resmi menyetujui RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 bersama 51 RUU lainnya. Dengan demikian, total terdapat 52 RUU yang disetujui.

Dilansir detikNews, rapat yang dipimpin oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR ini digelar di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selatan (23/9/2025).

Awalnya Puan Maharani meminta Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, untuk menyampaikan laporannya. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa RUU Perampasan Aset termasuk dalam 23 usulan baru yang masuk ke dalam perubahan Prolegnas RUU 2025-2029, yang kemudian juga ditetapkan dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025 serta Prolegnas 2026.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum dan panitia perancang undang-undang DPD RI sepakat untuk memasukkan 23 RUU usulan baru ke dalam perubahan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, yang selanjutnya masuk dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas tahun 2025 dan Prolegnas RUU tahun 2026, di antaranya RUU tentang Perampasan Aset," ujar Bob.

Selanjutnya, Puan menanyakan persetujuan kepada anggota dewan yang hadir. Merespon hal tersebut, para anggota serempak menyetujui 52 RUU yang diajukan.

"Apakah perubahan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas tahun 2025 dapat disetujui?" tanya Puan pada para anggota dewan.

"Setuju," para anggota dewan serempak menjawab.

Daftar 52 RUU Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025

RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (DPR-Komisi I- proses penyusunan)
RUU tentang Perubahan atas UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN (Komisi II)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Komisi III)
RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (Komisi III)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV)
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V DPR)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII DPR RI)
RUU tentang Kawasan Industri (Komisi VII DPR)
RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII DPR RI)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX DPR RI)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X DPR)
RUU tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) (Komisi XI DPR)
RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (Komisi XII DPR)
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII DPR)
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Baleg DPR)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
RUU tentang Komoditas Strategis (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Pertekstilan (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (DPR/Badan Legislasi)
RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR; anggota atau DPD)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
RUU tentang tentang Badan Usaha Milik Daerah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
RUU tentang Hukum Acara Perdata (pemerintah)
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (pemerintah)
RUU tentang Desain Industri (pemerintah)
RUU tentang Hukum Perdata Internasional (pemerintah)
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (pemerintah)
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa (pemerintah)
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (pemerintah)
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (pemerintah)
RUU tentang Pelaksanaan Hukuman Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (pemerintah)
RUU tentang Penyesuaian Pidana dalam UU dan Pemerintah Daerah (pemerintah)
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (pemerintah)
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (pemerintah)
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU tentang Daerah Kepulauan (DPD)