Menhut Beri Lampu Hijau Muhammadiyah Kelola Hutan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, Selasa (22/7/2025). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Jogja -

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI menandatangani nota kesepahaman dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tentang pemanfaatan, pengelolaan dan pemulihan sumber daya hutan. Nantinya, universitas-universitas Muhammadiyah bisa mengakses dan mengelola hutan untuk riset hingga menambah pendanaan.

"Alhamdulillah saya hari ini dapat menandatangani perjanjian dengan PP Muhammadiyah. Ini melingkupi banyak hal, pada intinya saya di Kemenhut sangat menyadari bahwa peran Muhammadiyah sangat penting dalam menjaga hutan kita," kata Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kepada wartawan di Kota Jogja, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, konteks MoU kali ini sangat penting, pasalnya Muhammadiyah memiliki banyak universitas. Di mana universitas-universitas itu akan memiliki hak kelola atas hutan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu ada skema kawasan hutan dengan tujuan khusus dan itu sangat mungkin diberikan hak kelolanya kepada universitas-universitas Muhammadiyah," ujarnya.

Antoni mencontohkan, seperti di Bengkulu, Malang dan Kalimantan Tengah sudah ada Universitas Muhammadiyah yang mengelola hutan. Oleh sebab itu, dengan MoU ini pihaknya ingin mendorong lebih banyak lagi masyarakat dan kampus agar bisa mengelola hutan.

"Hutannya untuk riset sekaligus menambah pendanaan kampus, juga mendorong pengelolaan masyarakat di perhutanan sosial, di mana itu salah satu PSN (Program Strategis Nasional) Presiden Prabowo Subianto," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir menegaskan pentingnya pengelolaan hutan yang berpijak pada prinsip moderat.

"Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan mengutamakan titik moderat, dan saya yakin ini merupakan kebijakan yang sekaligus menjadi titik tengah, dan jalan untuk Indonesia membangun, termasuk juga sektor kehutanan," katanya.

Oleh karena itu, Haedar berharap pengelolaan alam merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Selain itu, Haedar meminta agar pemimpin dan masyarakat bersama-sama memanfaatkan dan merawat alam dengan sebaik-baiknya.

"Negara kita ini kaya raya, kekayaan hayati kita ini luar biasa dan itu yang harus kita manfaatkan dan kelola dengan baik. Tapi, kita juga harus memperhatikan bagaimana mengelola tanpa merusak dan melakukan pemulihan ketika ada kerusakan," ujarnya.