Nasabah BUKP di Kulon Progo Gelar Demo, Tuntut Dana yang Macet Dicairkan

Kulon Progo -

Ratusan nasabah menggelar aksi demo di kantor Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) DIY cabang Wates, Kulon Progo, pagi ini. Mereka menuntut BUKP segera mencairkan tabungan dan deposito yang sudah macet sejak tiga tahun terakhir.

Pantauan detikJogja, terlihat massa telah memadati Kantor BUKP Wates yang berlokasi di depan Pasar Bendungan, Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulon Progo, sekitar pukul 09.15 WIB. Massa yang didominasi emak-emak ini berjalan kaki sembari membentangkan spanduk protes.

"AWAL SERIBU RAYUAN UNTUK MENABUNG, AKHIR SERIBU ALASAN UNTUK PENCAIRAN," tulis salah satu spanduk yang dibawa pendemo di lokasi Kamis (24/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam aksi ini, massa menyuarakan lima tuntutan. Pertama meminta pengayoman, kawelasan, kebijaksanaan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku pembina BUKP DIY.

Kedua, meminta Pemprov DIY terkait jaminan tabungan dan deposito nasabah bisa dicairkan. Ketiga tidak percaya lagi dengan BUKP DIY. Empat meminta seluruh BUKP se-DIY diaudit oleh pihak terkait.

"Lima apabila tuntutan kami tidak dikabulkan, kami akan melakukan aksi lanjutan," ucap Koordinator Aksi Paguyuban Nasabah BUKP wilayah Kulon Progo, Sasmito Nugroho, saat menyuarakan lima tuntutan tersebut.

Aksi ini juga diwarnai teaterikal seorang nasabah yang memohon kepada pegawai BUKP agar bisa mendapatkan kembali dana mereka. Aksi ditutup dengan doa bersama. Pada momen ini terlihat sejumlah peserta nampak meneteskan air mata hingga menangis sesenggukan.

Aksi demo nasabah di kantor BUKP Wates, Kulon Progo, Kamis (24/4/2025). Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Dana Macet Capai Miliaran Rupiah

Sasmito Nugroho melanjutkan demo ini digelar untuk menuntut BUKP segera mencairkan dana milik nasabah.

"Tuntutannya yang jelas tabungan kita segera cair. Jadi kita menuntut BUKP segera melunasi dan Pemda DIY bertanggung jawab terhadap tabungan-tabungan kami yang telah diselewengkan oleh BUKP sehingga sulit untuk dicairkan," ujarnya saat ditemui di sela-sela demo pagi ini.

Sasmito mengatakan sulitnya pencairan dana baik tabungan maupun deposito sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Kondisi ini dialami nasabah di wilayah Wates dan Galur dengan total dana yang tertahan mencapai lebih dari Rp 7 miliar.

"Mulai macet sekira dua tiga tahun lalu. Sudah tidak bisa mencairkan. Untuk Wates sekitar 107 nasabah, dengan total tabungan dan deposito sekitar Rp 3,5 miliar dan itu masih akan terus bertambah untuk Wates. Dan untuk Galur itu sekitar 85 nasabah, itu total sementara sekitar Rp 4,1 miliar. Itu kita akan terus berjuang untuk bisa cair," ucapnya.

"(Dana) Bervariasi, untuk tabungan, ada yang Rp30-50 juta, bahkan ada yang Rp 700-800 juta per nasabah," imbuhnya.

Sasmito menyebut pihak BUKP tidak memberikan alasan yang jelas terkait belum bisanya pencairan dana tersebut. Setiap ditanya nasabah, jawabannya tidak ada uang.

"Alasannya tidak ada uang. Alasan itu berulang terus, tidak ada uang, tidak ada uang. Padahal kita dari nasabah ada yang membutuhkan buat mantu, buat melahirkan anaknya, dan buat acara yang dibutuhkan oleh pedagang yaitu modal, itu tetap tidak bisa cair," terangnya.

Saat ditanya kenapa bisa tertarik menyimpan dana di BUKP, Sasmito menyebut karena bunga yang tinggi. Diketahui bunga yang ditawarkan BUKP mencapai 9 persen.

"Awalnya itu banyak pedagang diimingi kemudahan karena didatangi, diambil, dan dikasih imbal hasil yang tinggi. Jadinya nasabah tertarik," ujarnya

Sasmito mengatakan para nasabah akan kembali menggelar aksi lanjutan di DPRD Kulon Progo. Jika belum ada solusi, aksi lanjutan bakal dilangsungkan di DPRD DIY dan berniat menemui Gubernur DIY Sultan HB X selaku pembina BUKP.

"Pasti ada. Rencana kita akan ke DPRD kabupaten dan ketemu dengan bupati serta jajaran terkait. Nanti setelah dari DPRD Kabupaten, lanjut ke DPRD Provinsi dan insyallah kita bertemu dengan Kanjeng Sultan," ucapnya.

Sementara itu dari pihak BUKP cabang Wates, belum memberikan keterangan rinci terkait polemik ini. Saat ditemui wartawan, salah satu pegawai bilang jika masalah ini masih ajakan ditindaklanjuti ke ranah provinsi.