Pakar UGM Ungkap Peluang Indonesia Usai Jadi Anggota Penuh BRICS

Poppy Sulistyaning Winanti, guru besar UGM bidang ilmu hubungan internasional. Foto: Dok. UGM

Sleman -

Indonesia resmi menjadi bagian dari anggota forum ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa atau BRICS. Pakar Hubungan Internasional dari Fisipol UGM, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti menilai masuknya keanggotaan RI di BRICS juga membuka peluang untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global.

"Saya kira ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat," kata Poppy dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Sabtu (11/1/2025).

Langkah ini, kata dia, juga sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari dari kebijakan Presiden Donald Trump. Sebab pengalaman selama ini tidak bisa diprediksi komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi di bawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump," katanya.

Namun demikian, Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS menjadi alternatif forum ekonomi global. Meskipun BRICS memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang diakui memang sedikit banyak akan bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi.

Poppy jugamenilai masih menyangsikan apakah dua badan keuangan mampu menggantikan peran IMF atau World Bank.

"Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif?," ungkapnya.

Selain memperkuat diplomasi hubungan internasional dengan bergabung di BRICS, Poppy mengungkapkan pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan BRICS terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik.

"Memang tidak ada persyaratan yang dipenuhi dengan anggota lain di BRICS. Namun proses aksesi Indonesia di OECD dan proses reformasi ekonomi di tingkat domestik perlu juga dipikirkan," katanya.

Dilansir detikNews, Ketua BRICS 2025 Brasil mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman oleh Brasil sembari menyebut hal ini sebagai peningkatan peran aktif dalam isu global.

"Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brasil sebagai Ketua BRICS 2025, mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS," ujar Kemlu RI di situs resmi mereka seperti dikutip, Selasa (7/1/2025).

"Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan," imbuh Kemlu RI.

Indonesia menganggap keanggotaan penuh di BRICS sebagai langkah strategis. Indonesia menyinggung kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya yang berdasarkan prinsip kesetaraan hingga saling menghormati.

"Indonesia memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Kemlu RI.

Kemlu RI menyebut Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Indonesia menganggap penting BRICS sebagai wadah untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

"Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera," ujar Kemlu RI.