Fakta-fakta Demo Pedagang Teras Malioboro 2 yang Minta Dialog ke Pemda DIY

Para pedagang di Teras Malioboro (TM) 2 kembali menggelar unjuk rasa kemarin. Demonstrasi digelar di depan Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa duduk tepat di Jalan Malioboro untuk memblokade jalan. Mereka membentangkan spanduk yang menutupi Jalan Malioboro. Selain itu, tampak pula keranda hitam yang diletakkan tepat di depan gerbang.

Massa menyuarakan sejumlah tuntutan. Berikut fakta-faktanya seperti dirangkum detikJogja:

1. Minta Dialog Selalu Ditolak

Ketua Paguyuban Tri Dharma yang beranggotakan para pedagang Teras Malioboro 2, Supriyati berkata para pedagang Teras Malioboro 2 ingin berdialog dengan Pemda DIY. Namun, permintaan tersebut ditolak.

"Dari dulu kita mencoba bersurat ke Pemda DIY tapi selalu ditolak, selalu dilimpahkan ke Kota (Pemkot Jogja) terus. Padahal kan yang namanya sumbu filosofi, kebijakan relokasi ini kan sebenarnya kebijakan dari Pemda DIY," jelasnya di sela aksi, Rabu (11/9/2024).

"Kalau kita ke Kota Jogja pun jawabannya sama, ini kebijakan Pemda DIY dan menyatakan kalau mereka hanya pelaksana teknis, tapi kenapa kalau kita coba datang ke sini selalu ditolak," lanjut Upi, sapaannya.

Upi melanjutkan para pedagang TM2 juga berusaha menyurati Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) DIY. Namun, permintaan dialog tak terlaksana.

"Kemarin kami coba inisiatif coba audiensi, berkirim surat ke Dinas Kebudayaan DIY, waktu itu katanya akan ada pertemuan tapi nyatanya langsung digagalkan. Makanya kami kembali ke sini, bersurat sampai 2 kali dan ditolak lagi," jelasnya.

Aksi para pedagang Teras Malioboro 2 memblokade Jalan Malioboro, Rabu (11/9/2024) siang. Foto: Adji G RInepta/detikJogja

2. Minta Dilibatkan dalam Proses Relokasi

Upi menjelaskan tuntutan para pedagang masih sama. Mereka minta dilibatkan dalam proses relokasi. Menurutnya, relokasi tahap 2 tak mengatasi masalah yang dialami pedagang, yakni omzet menurun.

"Kami juga heran sampai ada perencanaan gambaran tapi dari situ saja kita tidak pernah dilibatkan, jadi kami ingin ada pelibatan kami sebagai pedagang wong kita yang dipindahkan tapi nggak pernah diajak urun rembug seperti itu," paparnya.

"Berharap bertahan (di TM2) karena kami sudah 2 tahun beradaptasi di situ waktu audiensi di DPRD DIY juga dari Dinas PU menyampaikan di situ ada gerai UMKM, kenapa ada gerai UMKM tapi kita disingkirkan dari TM 2," ucap Upi.

3. Muncul Massa Tandingan

Dalam pantauan detikJogja, massa yang mengaku pro relokasi ini muncul tak lama usai massa pedagang TM2 kontra relokasi menggelar aksi. Mereka langsung masuk ke Kompleks Kepatihan melalui gerbang selatan.

Massa pro relokasi tersebut kemudian duduk-duduk di pendopo Wiyoto Projo sambil membentangkan beberapa poster berisi sindiran ke para pedagang TM2 yang kontra relokasi.

Salah satu perwakilan massa pro relokasi, Eko menyampaikan pihaknya pro pemerintah yang jumlahnya sekitar 91 orang. Menurutnya, puluhan orang ini dulu juga tergabung dalam paguyuban yang mewadahi pedagang TM2, Tri Dharma.

"Kita dulu Tri Dharma, cuma kemudian kita pindah ke Teras Malioboro 2, kita tetap satu kesatuan cuma berbeda paham beda pandangan dengan pengurus sekarang jadi kita bukan anggota lagi," jelas Eko kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Rabu (11/9).

"Para pedagang yang saat ini pro pemerintah yang rombongan saya itu ada sekitar 91, ada pedagang lain kayak lesehan itu juga banyak cuma nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi alhamdulillah yang pro pemerintah sekarang udah banyak," lanjutnya.

Eko menanggapi terkait aksinya yang digelar bersamaan dengan unjuk rasa para pedagang TM2. Ia mengaku pedagang pro relokasi juga punya suara.

"Karena kita juga punya suara, tidak semua pedagang kontra pemerintah. Sekarang saatnya kita bersuara, tidak semua pedagang Teras Malioboro ingin kembali ke selasar," paparnya.

Pedagang pro relokasi lainnya, Aris mengatakan pihaknya merasa bersyukur karena telah diberi tempat oleh Pemerintah untuk berjualan. Ia pun menyindir para pedagang TM2 yang kontra relokasi yang terus-menerus menggelar unjuk rasa.

"Kita nggak menyaingi demo, nggak ada tujuan apa pun, mereka kan dari awal memperjuangkan pedagang yang nggak laku, kalau demo terus-menerus apalagi di dalam Teras Malioboro mau laku gimana? Wisatawan kan takut pada masuk," paparnya.

"Kalau terus menuntut, padahal kan pemerintah berproses gimana caranya wisatawan masuk ke Jogja, mau masuk ke TM2?" pungkas Aris.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat meresmikan Queen Latifa Hospital di Gamping, Sleman, Rabu (11/9/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

4. Respons Sultan HB X

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menanggapi demo tersebut. Menurutnya, para pedagang tak bisa kembali lagi ke selasar.

"(Ada demo pedagang Teras Malioboro2) Nggak ngerti aku," jawab Sultan saat ditemui di Queen Latifa Hospital, Gamping, Sleman, Rabu (11/9/2024).

Meski begitu, Sultan mengatakan para pedagang tidak bisa kembali berjualan di selasar. Alasannya, kawasan tersebut bukanlah milik dari para pedagang.

"(Kembali berjualan ke selasar) Yo nggak. Ya terserah dia, selasar dudu duwe e dee kok (selasar bukan punya mereka)," katanya.

Anugerah Program Pendidikan Unggul

Anugerah Program Pendidikan Unggul