Jokowi Banjir Kritik, Mahfud Sebut Mulai Ada Operasi untuk Tekan Para Rektor

Sleman -

Gelombang kritik dari perguruan tinggi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus dilakukan. Menanggapi hal tersebut, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengungkap ada operasi untuk menekan para rektor universitas.

Mahfud mengungkapkannya saat acara Tabrak Prof di Koat Kopi, Depok, Sleman, Senin (5/2/2024) malam. Awalnya Mahfud ditanya terkait adanya informasi bahwa ada intervensi dari pemerintah ke perguruan tinggi untuk menyuarakan demokrasi.

Menurut Mahfud, adanya intervensi mungkin saja terjadi. Namun, dia mengatakan perguruan tinggi tidak takut menyuarakan pendapat walaupun ada tekanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adanya intervensi nanti saya tunjukkan bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena ada tekanan itu tidak juga," kata Mahfud.

"Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir dan ini akan terus setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika," imbuhnya.

Meski demikian, Mahfud mengatakan telah menerima laporan adanya operasi untuk menekan rektor. Terutama di kampus yang belum menyatakan sikap.

"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat," katanya.

Kemunculan operasi itu hampir bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan kampus lain setelah UGM.

"Sesudah UGM muncul lalu bermunculan jadwal tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya belum berkumpul untuk deklarasi," ucapnya.

Para rektor yang belum melakukan deklarasi itu diminta untuk menyatakan sikap bertolak belakang dengan kampus lain yang mengkritik pemerintah.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, sikap yang berbeda, didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID baik dan sebagainya," katanya.

Operasi itu, lanjut Mahfud, ada yang berhasil dan rektor melakukan deklarasi sesuai pesanan itu.

"Saudara ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," bebernya.

Akan tetapi, Mahfud mengungkap ada rektor yang dengan tegas menolak permintaan itu. Dia adalah rektor Universitas Sugiyopranoto Semarang.

"Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu rektor Universitas Sugiyopranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid nomor 1 dan sebagainya," ungkapnya.

Selain itu, Mahfud mengungkap ada juga rektor yang memodifikasi dan bersikap netral. Bahkan sudah ada universitas yang membacakan sikap itu sesuai dengan pesanan.

"Nah itu yang beredar ke rektor-rektor tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang menetralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut. Tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai pesan yang ditulis 'templatenya coba kamu baca ini', ada lho rektor yang begitu," katanya.

Akan tetapi semakin ditekan, menurut Mahfud, akan makin banyak perguruan tinggi yang membuat aksi mengingatkan pemerintah untuk membangun demokrasi yang lebih beretika.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi semakin menggelombang gerakan-gerakan seperti itu," katanya.

"Oleh sebab itu karena sedang di Jogja mari kita ucapkan terima kasih kepada guru besar dan civitas akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama," pungkasnya.