KPU Kulon Progo Bakal Cairkan Uang Transport Pelantikan KPPS Besok

Pertemuan Paguyuban Dukuh Kulon Progo dengan KPU Kulon Progo di Kantor KPU Kulon Progo, Bendungan, Wates, Kulon Progo, Jumat (26/1). — Kantor KPU Kulon Progo. Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Kulon Progo - Polemik uang transportasi bagi petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terlantik di Kulon Progo akhirnya menemui titik terang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo bakal segera mencairkan uang tersebut.

Hal ini menyusul keluarnya instruksi dari KPU DIY yang meminta agar seluruh KPU di kabupaten dan kota di DIY untuk merevisi anggaran pelantikan KPPS. Dalam surat tertanggal 27 Januari 2024 ini, KPU di setiap kabupaten dan kota di DIY wajib memunculkan anggaran transportasi bagi KPPS terlantik sebesar Rp 50 ribu.

Adapun di Kulon Progo, pencarian uang transportasi untuk KPPS dijadwalkan pada Selasa (30/1). Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana saat ditemui wartawan di sela-sela acara simulasi Pemilu 2024 di Temon.

"Sama halnya di kabupaten kota lain di DIY, KPU Kulon Progo juga mendapat surat dari sekretaris KPU DIY untuk menyalurkan transport pelantikan KPPS yang berlangsung tanggal 25 Januari lalu. Dan insyaallah besok hari Selasa 30 Januari ini untuk uang transport pelantikan anggota KPPS itu akan kami serahkan melalui PPS," ungkapnya, Senin (29/1/2024).

Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana saat ditemui wartawan di sela acara simulasi Pemilu 2024 di Temon, Kulon Progo, Senin (29/1/2024). Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Budi mengatakan pihaknya telah merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Ini sebagai syarat pencairan dana tersebut.

"Tentu saja proses itu memerlukan revisi anggaran baik revisi DIPA maupun revisi POK. Dan prosesnya sudah berlangsung dan hari ini sudah dari KPU sudah menyerahkan ke sekretaris PPK dan esok Selasa dari PPS sudah bisa menyalurkan ke teman-teman KPPS," ujarnya.

Budi mengatakan nominal dana yang diberikan bagi setiap KPPS sebesar Rp 50 ribu. Nominal ini disesuaikan dengan surat instruksi yang diterima pihaknya dari KPU DIY.

"Sesuai surat itu (Rp 50 ribu), jadi kita tidak bisa lebih maupun kurang," ucapnya.

Budi pun berharap dengan cairnya anggaran ini bisa menyokong kesejahteraan KPPS. Dari KPU, lanjutnya, sudah berupaya agar KPPS bisa mendapat honor yang layak.

"Ya kami harapkan ke depannya untuk kesejahteraan KPPS ini kami sebenarnya sudah memikirkan dan memperjuangkan kesejahteraan itu, misalnya dari sisi besaran honor itu kan sudah meningkat secara signifikan dibandingkan Pemilu 2019, yang Pemilu 2024 ini untuk ketua KPPS Rp 1,2 juta, anggota Rp 1,1 juta dan petugas keamanan dan ketertiban TPS Rp 700 ribu," ujarnya.

"Insyaallah ke depannya kami akan lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk teman-teman penyelenggara baik PPK, PPS, maupun KPPS," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Paguyuban Dukuh se-Kulon Progo atau biasa disebut Madukoro mendatangi kantor KPU setempat, Jumat (26/1). Mereka hendak meminta klarifikasi terkait polemik yang terjadi pada pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Polemik yang dimaksud yakni ketiadaan uang transportasi untuk anggota KPPS yang dilantik serentak pada Kamis (25/1) lalu. Selain itu juga menyoal konsumsi acara yang dinilai kurang layak.

"Pas pelantikan kemarin itu ya kita agak ngelus dada untuk kondisi kesejahteraan KPPS, di mana KPPS itu sebagai ujung tombak kesuksesan pemilu, kita sebagai KPPS diminta untuk taat aturan sesuai UU Pemilu tapi di sisi lain hal kami untuk kesejahteraan itu terkait pelantikan aja kami diambil sumpah itu kita hanya konsumsinya hanya snack yang sesuai anggaran seharga Rp 15 ribu, tapi kita perkirakan sekitar Rp 8 ribu. Dan itu tidak ada uang transport," ujar Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo saat ditemui di lokasi, Jumat (26/1).