Gaduh Pelantikan KPPS di DIY gegara Konsumsi-Duit Transportasi

Momen pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai polemik. Para anggota KPPS mengeluhkan soal konsumsi yang dinilai tidak layak hingga soal uang transportasi.

Kondisi itu terjadi di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Berikut ini rangkuman pemberitaan detikJogja.

KPPS Sleman

Pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis (25/1) viral di media sosial dan menuai polemik. Sebab, para anggota KPPS mengeluh mereka mendapatkan camilan yang minim, dan lazimnya ada di acara lelayu (melayat orang meninggal).

Kabar tersebut viral di media sosial X. Salah satunya diunggah oleh akun X @your****, Kamis (25/1).

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini ? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. Snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu @KPUSleman @Humas_KPUDIY @KPU_ID @IniSleman," cuitnya.

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi memberikan klarifikasi. Dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (26/1/2024), Ahmad mengucapkan permintaan maaf atas konsumsi yang dianggap kurang pantas selama momen pelantikan KPPS.

"KPU Kabupaten meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang 'pantas'," terang Baehaqi.

Dia kemudian menjelaskan pihaknya melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman.

"Pihak vendor beralasan kalau tidak disubkan, maka tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang tersaji tidak pantas," ujarnya.

"Padahal sebelum hari pelaksanaan pelantikan, dalam rapat, pihak vendor sudah menyampaikan kesanggupan terkait spesifikasi konsumsi dan kesanggupan melayani jumlah yang terlantik. Dan KPU Sleman sudah mengingatkan terkait potensi permasalahan melayani jumlah calon anggota KPPS terlantik yang tersebar pada 86 kalurahan," imbuhnya.

Permasalahan lain yaitu terkait anggaran. Awalnya per orang dianggarkan Rp 15 ribu namun dalam praktiknya menjadi Rp 2.500.

"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," ucapnya.

Di sisi lain, terkait keluhan uang transport, Baehaqi mengatakan tidak ada pagu anggaran transportasi pelantikan di KPU Kabupaten Sleman. Pagu anggaran transportasi yang ada adalah saat bimtek.

Atas kejadian itu, Baehaqi mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak vendor.

"Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia atau vendor karena telah mengingkari perjanjian atau wanprestasi, dan tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari," jelas dia.

Buntut persoalan tersebut, ratusan anggota KPPS Sleman menggeruduk kantor KPU Sleman. Mereka membawa berbagai macam poster berisi kekecewaan atas konsumsi yang diberikan.

Mereka mendatangi kantor KPU Sleman dengan membawa sejumlah poster bernada protes. Di antaranya bertulis 'KPU Ketegelen', 'KPPS Bukan Sapi Perah', 'KPU Ngecakke Anggaran Ora Cetho', 'Konsumsi KPPS Ra Mutu !!!', dan lainnya.

Koordinator aksi Sukiman berujar, kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait dengan snack. Termasuk mempertanyakan terkait uang transport.

"Snack-nya itu dipandang umum bukan standar lagi ya kurang wajar. Maka ketika snack kurang wajar mesti pertanyaannya yang lain 'kok Sleman nggak ada transportnya'," kata Sukiman saat ditemui wartawan di kantor KPU Sleman, Jumat (26/1).

Selain menyampaikan keluhan, Sukiman yang juga Ketua Paguyuban Dukuh Sleman 'Cokro Pamungkas' mengatakan kedatangan mereka juga sekaligus mengingatkan KPU agar tidak mengulangi kesalahan di Pemilu 2019. Di mana saat itu honor untuk KPPS saat itu terlambat cair. Hal itu, menurut Sukiman, demi pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sukses.

Terpisah, Sekretaris KPU Sleman Yuyud Futrama menjelaskan soal uang transport memang tidak disediakan saat pelantikan. Namun, dia menegaskan saat bimtek, setiap anggota KPPS menerima uang transport beserta makan siang dan snack.

"Untuk konsumsi teman-teman KPPS di bimtek nanti akan difasilitasi oleh bapak ibu sekretaris PPK atau Sekcam. Kemudian untuk transport pelantikan memang tidak ada, dari KPU RI adanya untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok bimtek ada transportnya dapat makan dan snack," ujarnya.

KPPS Bantul

Pelantikan KPPS Kabupaten Bantul juga diwarnai keluhan soal konsumsi yang kurang layak.

"Jan yo pelantikan kpps ngene ki yo wangun??? @KPU Bantul. Apakah pantas seharga 25.000 dengan lauk seperti ini? Kalau dari awal dipasrahkan konsumsi ke PPS masing" malah terlihat lebih jelas konsumsinya," tulis akun X @merapi_uncover seperti dikutip detikJogja.

Namun, beberapa waktu kemudian postingan tersebut sudah tidak ada di timline akun X @merapi_uncover. Saat ini hanya tersisa postingan berisi foto-foto makanan dengan wadah boks, berikut isi postingan tersebut:

"Foto yang bisa dirasakan, apa kabar yang baru di lantik," ujar akun X @merapi_uncover.

KPU Bantul mengaku telah memanggil pihak vendor selaku penyedia konsumsi untuk pelantikan KPPS yang memberikan lauk kurang layak hingga viral di media sosial.

Ketua KPU Bantul, Joko Santosa mengatakan bahwa KPU telah melakukan kontrak kerja sama dengan vendor penyedia konsumsi. Di mana vendor menyediakan konsumsi hingga bimbingan teknis (bimtek) terhadap KPPS.

Namun, kemarin Kamis (25/1) vendor membuat kesalahan sehingga KPU Bantul sempat melakukan klarifikasi. Kesalahan itu, kata Joko, berbeda dengan masalah lauk yang viral di medsos.

"Jadi sebelum viral itu ada kesalahan dari vendor dan sejak pukul 12.00 WIB sudah memanggil pihak vendor karena keterlambatan konsumsi di Pleret dan Banguntapan. Bahkan KPPS pulang snack baru datang," katanya kepada detikJogja, Jumat (26/1).

Selanjutnya, baru siang hari menjelang sore muncul postingan di medsos X terkait konsumsi pelantikan KPPS yang tidak memenuhi standar. Dari situ, KPU melakukan penelusuran dan ternyata hal itu terjadi di Kapanewon Sanden.

"Bentuk nasi kotak yang viral itu tidak semuanya di bawah standar seperti itu. Dari 75 kalurahan masih banyak yang standarnya bagus, tapi Sanden katakanlah ada yang di bawah standar," ujarnya.

"Karena takut mengganggu bimtek juga kita hentikan kerja sama dengan pihak vendor itu. Nah, untuk bimtek kita berikan kepada teman KPPS agar mencari rekanan (untuk konsumsi) masing-masing di kalurahan hingga kapanewon," ucapnya.

Selain itu, Joko juga mengungkapkan bahwa vendor tersebut terlalu banyak menggunakan sub untuk setiap pekerjaannya. Terkait hal itu KPU telah mengetahui saat obrolan dengan vendor namun KPU tidak menyangka sub tersebut masih melakukan sub lagi.

"Tapi kemudian pihak vendor ini ada KSO (kerja sama operasi) disub, sub-kan, sudah cerita. Tapi ternyata dari sub itu di sub-kan lagi dan kemungkinan yang tidak beres di subnya," katanya.

"Kalau di Bantul seperti itu yang menyebabkan kualitas (konsumsi pelantikan KPPS) di Sanden jadi seperti itu," lanjut Joko.

Terkait rincian anggaran konsumsi, Joko membeberkan bahwa untuk pelantikan KPPS dan bimtek KPPS memang berbeda. Pasalnya, untuk pelantikan KPPS asumsinya kurang dari empat jam sehingga KPU hanya memberikan satu jenis konsumsi dengan anggaran Rp 25 ribu dan uang transportasi Rp 35 ribu.

"Untuk bimtek itu asumsi 7 jam maka kita kasih snack Rp 13 ribu dan makan Rp 25 ribu serta uang transportasi Rp 50 ribu untuk masing-masing KPPS," katanya.

KPPS Kulon Progo

Paguyuban dukuh se-Kulon Progo atau biasa disebut Madukoro mendatangi Kantor KPU setempat. Mereka hendak meminta klarifikasi terkait polemik yang terjadi pada pelantikan KPPS.

Polemik yang dimaksud, yakni ketiadaan uang transportasi untuk anggota KPPS yang dilantik serentak pada Kamis (25/1) lalu. Selain itu juga menyoal konsumsi acara yang dinilai kurang layak.

"Pas pelantikan kemarin itu ya kita agak ngelus dada untuk kondisi kesejahteraan KPPS, di mana KPPS itu sebagai ujung tombak kesuksesan pemilu, kita sebagai KPPS diminta untuk taat aturan sesuai UU Pemilu tapi di sisi lain hal kami untuk kesejahteraan itu terkait pelantikan aja kami diambil sumpah itu. Kita hanya konsumsi nya hanya snack yang sesuai anggaran seharga Rp 15 ribu, tapi kita perkirakan sekitar Rp 8 ribu. Dan itu tidak ada uang transport," ujar Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo saat ditemui di Kantor KPU Kulon Progo, Wates, Jumat (26/1) pagi.

Padahal, lanjut Risdiyanto, sebagian besar KPPS merupakan buruh harian lepas. Karena itu mereka izin bekerja agar bisa tetap ikut dalam pelantikan dengan harapan tetap bisa dapat uang transport sebagai pengganti penghasilan yang hilang di hari itu.

"Padahal KPPS itu warga yang sebagian adalah buruh harian lepas, di mana mereka izin untuk kerja. Ada yang jaga toko dan sebagainya. Tentunya kalau untuk harian tentunya mereka akan berkurang untuk hasilnya. Sehingga kalau tidak ada uang transport itu kami kasihan," ucapnya.

"Makanya kami Paguyuban Madukoro istilahnya disambati keresahan warga kami selaku petugas KPPS. Sehingga hari ini kami sowan ke KPU intinya kami menyampaikan keresahan dari petugas KPPS," imbuhnya.

Hal itu dibenarkan oleh anggota KPPS asal Sentolo, Himawan. Dia mengaku hanya dapat makanan ringan seharga Rp 8 ribu dalam pelantikan kemarin dan tidak ada uang transportasi.

"Kemarin dari pelantikan kita cuma dapat snack kisaran Rp 8 ribu aja. Untuk uang transport memang nggak ada," ujarnya.

"Saya dapat info tempat lain dapat nasi boks dan uang transportasi. Itu di kabupaten lain," ucapnya.

Himawan berharap agar KPU Kulon Progo bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para KPPS.

Terpisah, Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama membenarkan jika dalam pelantikan KPPS kemarin pihaknya hanya memberikan snack dan tanpa uang transport.

"Kami jelaskan memang dari awal kita tidak memberikan transport untuk teman-teman KPPS yang dilantik kemarin. Kemudian kaitan dengan makan memang karena pelantikan tidak butuh waktu lama, jadi kita tidak memberikan makan siang, jadi sebatas snack aja," ujar Widi.

Menurutnya hal ini juga terjadi pada pelantikan KPPS di luar Kulon Progo. Namun dia tidak menampik jika beberapa daerah tetap memberikan uang transportasi dan makan siang bagi peserta pelantikan.

"Sama juga di tempat lain di DIY, ada tiga tempat. Tapi memang dua tempat ada transport," urainya.

Hal ini lanjut Widi, bisa terjadi karena adanya perbedaan kebijakan di setiap daerah. Namun, per hari ini khususnya untuk wilayah DIY, kebijakan terkait hal tersebut akan diselaraskan sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Video: Viral Momen Wakil Bupati Kulon Progo Perbaiki Sepatu Paskibraka

Video: Viral Momen Wakil Bupati Kulon Progo Perbaiki Sepatu Paskibraka