KPPS Kulon Progo Sambat Tak Ada Uang Transport Saat Pelantikan, Ini Kata KPU

KPPS Kulon Progo Sambat Tak Ada Uang Transport Saat Pelantikan, Ini Kata KPU

Jalu Rahman Dewantara - detikJogja
Jumat, 26 Jan 2024 13:56 WIB
Pertemuan Paguyuban Dukuh Kulon Progo dengan KPU Kulon Progo di Kantor KPU Kulon Progo, Bendungan, Wates, Kulon Progo, Jumat (26/1).
KPU Kulon Progo (Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja)
Kulon Progo - Paguyuban dukuh se-Kulon Progo atau biasa disebut Madukoro menggeruduk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo terkait polemik konsumsi dan uang transport saat pelantikan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kemarin. KPU Kulon Progo buka suara soal ketiadaan uang transportasi dan persoalan konsumsi ini.

Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama, menerangkan sejak awal pihaknya tidak menganggarkan uang transportasi bagi 9.114 KPPS terlantik di Kulon Progo. Pun demikian untuk anggaran konsumsi hanya sebatas makanan ringan karena prosesi pelantikan tidak berlangsung lama.

"Kami jelaskan memang dari awal kita tidak memberikan transport untuk teman-teman KPPS yang dilantik kemarin. Kemudian kaitan dengan makan memang karena pelantikan tidak butuh waktu lama, jadi kita tidak memberikan makan siang, jadi sebatas Snack aja," ujar Widi di kantornya, Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, hal ini juga terjadi pada pelantikan KPPS di luar Kulon Progo. Meski begitu, dia tidak menampik jika beberapa daerah tetap memberikan uang transportasi dan makan siang bagi peserta pelantikan.

"Sama juga di tempat lain di DIY, ada tiga tempat. Tapi memang dua tempat ada transport," urainya.

Widi menyebut hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijakan di setiap daerah. Namun, per hari ini khususnya untuk wilayah DIY, kebijakan terkait hal tersebut akan diselaraskan sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Tapi mulai hari ini kebijakan disamakan. Mulai hari ini untuk BIMTEK KPPS di masing-masing tempat sama hari ini, jadi sudah satu suara," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, paguyuban dukuh se-Kulon Progo atau biasa disebut Madukoro mendatangi Kantor KPU setempat pagi ini. Mereka hendak meminta klarifikasi terkait polemik yang terjadi pada pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Polemik yang dimaksud yakni ketiadaan uang transportasi untuk anggota KPPS yang dilantik serentak pada Kamis (25/1) lalu. Madukoro juga menyoal konsumsi acara yang dinilai kurang layak.

"Pas pelantikan kemarin itu ya kita agak ngelus dada untuk kondisi kesejahteraan KPPS, di mana KPPS itu sebagai ujung tombak kesuksesan pemilu, kita sebagai KPPS diminta untuk taat aturan sesuai UU pemilu tapi di sisi lain hal kami untuk kesejahteraan itu terkait pelantikan aja kami diambil sumpah itu kita hanya konsumsi nya hanya snack yang sesuai anggaran seharga Rp15 ribu, tapi kita perkirakan sekitar Rp8 ribu, dan itu tidak ada uang transport," ujar Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo saat ditemui di lokasi, Jumat (26/1).

Padahal, lanjut Risdiyanto, sebagian besar KPPS merupakan buruh harian lepas. Karena itu mereka izin bekerja agar bisa tetap ikut dalam pelantikan dengan harapan tetap bisa dapat uang transport sebagai pengganti penghasilan yang hilang di hari itu.

"Padahal KPPS itu warga yang sebagian adalah buruh harian lepas, di mana mereka izin untuk kerja. Ada yang jaga toko dan sebagainya. Tentunya kalau untuk harian tentunya mereka akan berkurang untuk hasilnya. Sehingga kalau tidak ada uang transport itu kami kasihan," ucapnya.

"Makanya kami paguyuban Madukoro istilahnya disambati keresahan warga kami selaku petugas KPPS, sehingga hari ini kami sowan ke KPU intinya kami menyampaikan keresahan dari petugas KPPS," imbuhnya.

Hal itu dibenarkan oleh anggota KPPS asal Sentolo, Kulon Progo, Himawan. Dia mengaku hanya mendapat makanan ringan seharga Rp 8 ribu saat pelantikan dan tidak ada uang transportasi.

"Kemarin dari pelantikan kita cuma dapat Snack kisaran Rp 8 ribu aja. Untuk uang transpor memang enggak ada," ujarnya.

Himawan menyoroti perbedaan ini dengan pelantikan KPPS di kabupaten lain. Informasi yang diterima, pelantikan KPPS di luar Kulon Progo menyediakan makanan berat dan uang saku.

"Saya buruh harian lepas. Kadang saya di bangunan. Bisa Rp80-100 ribu. Otomatis kalau yang anggota seperti saya meluangkan waktu juga untuk meninggalkan pekerjaan saya ikut dalam pelantikan seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu Himawan berharap agar KPU Kulon Progo bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para KPPS. "Harapan saya untuk kesejahteraan anggota KPPS ke depannya memang dikasih kesejahteraan," harapnya.


(ams/apl)

Hide Ads