Polemik yang dimaksud, yakni ketiadaan uang transportasi untuk anggota KPPS yang dilantik serentak pada Kamis (25/1) lalu. Selain itu juga menyoal konsumsi acara yang dinilai kurang layak.
"Pas pelantikan kemarin itu ya kita agak ngelus dada untuk kondisi kesejahteraan KPPS, di mana KPPS itu sebagai ujung tombak kesuksesan pemilu, kita sebagai KPPS diminta untuk taat aturan sesuai UU Pemilu tapi di sisi lain hal kami untuk kesejahteraan itu terkait pelantikan aja kami diambil sumpah itu. Kita hanya konsumsi nya hanya snack yang sesuai anggaran seharga Rp 15 ribu, tapi kita perkirakan sekitar Rp 8 ribu. Dan itu tidak ada uang transport," ujar Ketua Madukoro, Risdiyanto Dwi Atmojo saat ditemui di Kantor KPU Kulon Progo, Bendungan, Wates, Jumat (26/1).
Padahal, lanjut Risdiyanto, sebagian besar KPPS merupakan buruh harian lepas. Karena itu mereka izin bekerja agar bisa tetap ikut dalam pelantikan dengan harapan tetap bisa dapat uang transport sebagai pengganti penghasilan yang hilang di hari itu.
"Padahal KPPS itu warga yang sebagian adalah buruh harian lepas, di mana mereka izin untuk kerja. Ada yang jaga toko dan sebagainya. Tentunya kalau untuk harian tentunya mereka akan berkurang untuk hasilnya. Sehingga kalau tidak ada uang transport itu kami kasian," ucapnya.
"Makanya kami paguyuban Madukoro istilahnya disambati keresahan warga kami selaku petugas KPPS. Sehingga hari ini kami sowan ke KPU intinya kami menyampaikan keresahan dari petugas KPPS," imbuhnya.
Hal itu dibenarkan oleh anggota KPPS asal Sentolo, Kulon Progo, Himawan. Dia mengaku hanya dapat makanan ringan seharga Rp 8 ribu dalam pelantikan kemarin dan tidak ada uang transportasi.
"Kemarin dari pelantikan kita cuma dapat Snack kisaran Rp 8 ribu aja. Untuk uang transpor memang enggak ada," ujarnya.
Hal ini menurutnya berbeda dengan pelantikan KPPS di kabupaten lain. Informasi yang diterima, pelantikan KPPS di luar Kulon Progo menyediakan makanan berat dan uang saku.
"Saya dapat info tempat lain dapat nasi boks dan uang transportasi. Itu di kabupaten lain," ucapnya.
Himawan sendiri bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya sehari berkisar Rp 80-100 ribu. "Saya buruh harian lepas. Kadang saya di bangunan. Bisa Rp 80-100 ribu. Otomatis kalau yang anggota seperti saya meluangkan waktu juga untuk meninggalkan pekerjaan saya ikut dalam pelantikan seperti ini," ujarnya.
Karena itu Himawan berharap agar KPU Kulon Progo bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para KPPS. "Harapan saya untuk kesejahteraan anggota KPPS ke depannya memang dikasih kesejahteraan," harapnya.
![]() |
Respons KPU Kulon Progo
Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama membenarkan jika dalam pelantikan KPPS kemarin pihaknya hanya memberikan snack dan tanpa uang transport.
"Kami jelaskan memang dari awal kita tidak memberikan transport untuk teman-teman KPPS yang dilantik kemarin. Kemudian kaitan dengan makan memang karena pelantikan tidak butuh waktu lama, jadi kita tidak memberikan makan siang, jadi sebatas snack aja," ujarnya.
Menurutnya hal ini juga terjadi pada pelantikan KPPS di luar Kulon Progo. Namun dia tidak menampik jika beberapa daerah tetap memberikan uang transportasi dan makan siang bagi peserta pelantikan.
"Sama juga di tempat lain di DIY, ada tiga tempat. Tapi memang dua tempat ada transport," urainya.
Hal ini lanjut Widi, bisa terjadi karena adanya perbedaan kebijakan di setiap daerah. Namun, per hari ini khususnya untuk wilayah DIY, kebijakan terkait hal tersebut akan diselaraskan sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.
"Tapi mulai hari ini kebijakan disamakan. Mulai hari ini untuk BIMTEK kpps di masing-masing tempat sama hari ini, jadi sudah satu suara," ujarnya.
(apu/cln)
Komentar Terbanyak
Komcad SPPI Itu Apa? Ini Penjelasan Tugas, Pangkat, dan Gajinya
Ternyata Ini Sumber Suara Tak Senonoh yang Viral Keluar dari Speaker di GBK
Pengakuan Lurah Srimulyo Tersangka Korupsi Tanah Kas Desa