Ramai Protes ke Ade Armando Usai Singgung Politik Dinasti Jogja

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando menuai kontroversi karena menyinggung soal politik dinasti di Jogja. Banyak pihak ramai-ramai memprotes, bahkan massa ada yang sempat menggeruduk ke kantor DPW PSI DIY.

Ade pun langsung merespons dengan mengunggah permintaan maaf di akun X-nya, dan menegaskan pernyataannya itu merupakan sikap maupun politik pribadinya. Dia juga sempat menyayangkan mengenai rencana penggerudukan ke kantor DPW PSI DIY.

Dirangkum detikJogja, berikut ini sejumlah pihak yang menyuarakan protes terhadap pernyataan Ade Armando mengenai politik dinasti di Jogja:

1. DPRD DIY

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menanggapi dengan menyatakan, dia sebagai warga Jogja tersinggung dengan ucapan Ade. Menurutnya, Ade harus belajar kembali mengenai peran besar DIY dalam terbentuknya Republik Indonesia.

"Saya sebagai rakyat Yogyakarta tersinggung jika Pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta Pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI," kata Huda melalui keterangan tertulis, Minggu (3/12/2023) malam.

"Mengatakan Yogyakarta politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Anak-anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI," imbuh Huda.

Huda menerangkan pemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah melalui proses panjang sehingga disahkan menjadi Undang-Undang Keistimewaan.

"Kepemimpinan Ngarsa Dalem (Sri Sultan HB) dan Paduka Pakualam (KGPAA Paku Alam) adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi Undang-Undang," jelasnya.

Huda pun mengingatkan agar Ade Armando lebih cermat berkomentar sebagai politisi. Menurutnya, komentar politisi menunjukkan sikap politiknya.

"Jika memang demikian sebagai sikap politik ya silakan masyarakat menilai, tetapi saya tetap menilai statement itu tidak pantas dan menunjukkan kebodohan," pungkas Huda.

2. PSI DIY

Reaksi protes ternyata juga datang dari DPW PSI DIY. Salah satu anggota Fraksi PSI di DPRD DIY, Raden Stevanus Handoko juga mengkritik ucapan dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Melalui keterangan tertulis yang diterima detikJogja Senin (4/12), Raden meminta semua pihak menghormati dan menghargai Keistimewaan DIY.

Raden menjelaskan, Jogja sebagai kerajaan sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Selain itu, Kesultanan juga diketahui banyak membantu Republik Indonesia di masa awal kemerdekaannya.

Oleh karena itulah, menurut Raden keistimewaan DIY harus dihargai dan dihormati. Seluruh elemen masyarakat berbagai generasi baiknya mengetahui sejarah panjang DIY sebelum mempertanyakan Keistimewaan DIY.

"Alangkah bijak jika tidak paham, baiknya untuk mempelajari sejarah panjang tersebut sebelum berkomentar mempertanyakan Keistimewaan Yogyakarta," ujar Raden.

"Jadi sudah selayaknya generasi penerus tetap menghormati, memahami dan menghargai perjuangan, pengorbanan para pendahulu kita semua yang memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia," sambung dia.

Massa aksi di depan kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Muja-muju, Kota Jogja, Senin (4/12/2023). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

3. BEM UGM

Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Gielbran Muhammad Noor juga memberi tanggapan atas pernyataan Ade Armando. Menurutnya, apa yang disampaikan Ade tidak apple to apple.

"Kenapa? UU Keistimewaan itu, dia disahkan dan dia terbentuk dengan cara yang legal, dengan cara yang sah melalui positif legislator, lewat DPR dan itu sah. Meskipun di UU tersebut ada banyak pro dan kontra, itu menurut saya adalah suatu permasalahan yang lain," ucapnya saat dihubungi wartawan, Senin (4/12/2023).

Menurut Gielbran, kondisi di Jogja berbeda dengan politik dinasti yang saat ini disorot mahasiswa, khususnya BEM UGM. Dia berargumen, praktik politik dinasti sedang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai cara yang dianggap tidak pantas.

Salah satunya dilihat dari kemudahan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran sendiri maju sebagai cawapres Prabowo Subianto setelah Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi aturan terkait umur capres-cawapres.

"Tidak dengan dinasti politik yang terjadi sekarang, ketika presiden Jokowi sedang mencoba untuk membangun kembali, beliau terutama dalam konteks hasil keputusan MK kemarin ya, di mana membuktikan secara empiris bahwa hampir semua hakim MK itu terbukti bersalah, itu sudah menjadi bukti empiris mas. Bahwa, oh ternyata memang ada, intervensi yang dialami oleh para hakim, apalagi ada alat kelindannya dengan sang menghakim MK yang di mana adalah iparnya Jokowi. Sehingga akan banyak conflict interest di sana," ucapnya.

"Dan saya rasa putusan MK kemarin jadi bukti empiris bahwa oh ternyata, maaf, Mas Gibran selaku cawapres berhasil maju ke gelanggang pencapresan melalui jalur yang tidak sebagaimana mestinya, melalui jalur pintas," imbuh Gielbran.