Respons Tenang Sultan soal Ade Armando yang Singgung Politik Dinasti di Jogja

Round-Up

Respons Tenang Sultan soal Ade Armando yang Singgung Politik Dinasti di Jogja

Tim detikJogja - detikJogja
Selasa, 05 Des 2023 06:00 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal komentar Ade Armando mengenai politik dinasti di DIY, Senin (4/12/2023).
Foto: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal komentar Ade Armando mengenai politik dinasti di DIY, Senin (4/12/2023). (Adji G Rinepta/detikJogja)
Jogja -

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando membuat ucapan kontroversial dengan menyinggung adanya politik dinasti di Jogja. Ucapannya menuai komentar dari Raja Jogja sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Awal Mula Polemik

Dalam cuitan di X Minggu (3/12), Ade menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam kritiknya, Ade menyebut BEM UI serta UGM ironi. Pasalnya, DIY-lah yang sebetulnya mempraktikan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," lanjutnya.

Sultan: Biar Masyarakat yang Menilai

Ditemui oleh awak media di kantornya Senin (4/12), Sultan Hamengku Buwono X menegaskan soal DIY sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

ADVERTISEMENT

"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," jelas Sultan.

Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang dimaksud Sultan tertuang dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

Ngarsa Dalem memaparkan, DIY hanya melaksanakan amanat dari UUD tersebut. Dirinya mempersilakan masyarakat menilai terkait anggapan politik dinasti seperti dikemukakan Ade Armando.

"Ya melaksanakan itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaannya itu," terang Sultan.

Menurut Sultan, dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Keistimewaan yang mengatur pemerintahan di DIY juga tidak tertera kalimat dinasti.

"Kalimat dinasti atau nggak di situ juga nggak ada, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan UU yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja UUD," pungkasnya.

Ade Armando Meminta Maaf

Begitu ucapannya menjadi polemik, Ade kembali mengunggah video berisi permintaan maaf di akun X miliknya. Dia menyampaikan permohonan maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.

"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip, dilansir detikNews.

Dalam videonya, dosen FISIP UI tersebut berujar, ucapannya itu merupakan pandangan maupun sikap politiknya pribadi. Bukan merupakan kebijakan dari DPP PSI.

Kemudian saat dimintai konfirmasi terpisah, dirinya menyayangkan bahwa karena pernyataannya, massa di Jogja berniat menggeruduk kantor DPW PSI DIY. Dia menekankan pernyataan yang dia unggah di X adalah opininya.

"Saya menyayangkan kenapa ada rencana aksi geruduk kantor PSI di Yogya. Isi video yang diributkan itu sepenuhnya opini saya, sama sekali tidak mewakili PSI," imbuhnya.




(apu/aku)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads