.webp)
Eri mengatakan penentuan KPM ini berdasarkan keputusan bersama antara RT/RW dan lurah serta masyarakat di wilayah setempat. Di mana KPM itu sudah sesuai 14 kriteria standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya tidak ingin bahwa pemerintah menentukan sendiri (warga miskin). Tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu. Di situlah nanti kita akan memberikan stiker yang kita tempel pada rumah warga yang berhak menerima," kata Eri usai menempel stiker, Kamis (29/12/2022).
Eri menyadari penempelan stiker ini tentunya akan menjadi pro dan kontra. Namun ketentuan penempelan stiker label rumah warga miskin ini telah diatur oleh peraturan dari pemerintah pusat.
"Sehingga kita tempel rumah itu dengan stiker keluarga miskin. Tapi saya sampaikan kepada pemilik rumah, ketika stiker keluarga miskin ini ditempelkan, maka bukan untuk merendahkan dan menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga miskin," ujarnya.
Di sisi lain, Eri memandang penempelan stiker ini menunjukkan ketidaktahuan pemerintah karena masih ada warganya yang miskin. Di mana pemkot yang seharusnya malu karena masih ada warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebab, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
"Berarti kalau sampai ada rumah ditempelkan stiker, bukan kami merendahkan mereka sebagai keluarga miskin, tapi betapa terpejamnya mata saya sebagai wali kota dan DPRD. Sehingga kami turun bersama menempel stiker itu," jelasnya.
"Bukan berarti ada yang ngomong penempelan stiker ini merendahkan orang miskin, tidak. Sebenarnya ketika stiker ditempelkan, maka itu melihat betapa masyarakatnya terbuka dengan pemerintahnya," tambahnya.
Oleh karena itu, pada tahun 2023 Pemkot bersama DPRD Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 3 triliun untuk membuat program kerja bagi UMKM. Melalui anggaran itu bisa mengangkat perekonomian UMKM dari keluarga miskin.
"Kita angkat agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan," urainya.
Sementara Kepala Dinsos Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan pemasangan stiker rumah warga miskin ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022. Pemasangan stiker ini dilakukan kepada rumah 219.427 jiwa atau 75.069 KK.
"Di awal tahun ada 1.300.000 jiwa, kemudian sekarang turun menjadi 219.427 jiwa. Penurunan ini setelah diberikan intervensi dan dilakukan check in lagi dengan kriteria atau indikator terkait keluarga miskin," kata Anna.
Anna juga menjabarkan bahwa stiker yang ditempel di rumah warga miskin ini telah dilengkapi dengan barcode. Melalui barcode tersebut, warga lain juga dapat melihat langsung data atau riwayat jenis intervensi apa saja yang sudah diberikan pemerintah kepada keluarga itu.
"Jadi kalau barcode stiker itu di-scan, bisa kelihatan riwayat intervensi yang sudah diberikan pemerintah kepada keluarga itu," pungkasnya.
Ikut berita menarik lainnya di google news
(esw/iwd)
