Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana menyediakan sebuah mobil siaga di tiap desa. Rencananya, ada 419 mobil yang disebar di 419 desa di Bojonegoro. Kritik keras hingga saran pun muncul mengiringi rencana ini.
Pengadaan mobil siaga ini menuai sejumlah respons dari kepala desa. Ada yang mengaku setuju, namun ada yang berpendapat lain. Misalnya saja, Kepala Desa Kepohkidul, Bojonegoro, Samudi. Ia mengaku tak bisa berkomentar banyak soal pemberian mobil siaga ini. Karena, ia belum melihat urgensi pengadaan mobil tersebut.
"Dibilang urgen atau belum tentu, saya tidak bisa menjawab dengan tepat. akan tetapi harus diakui bahwa keberadaan mobil sehat semacam itu tentu akan sangat membantu untuk desa-desa yang di pinggiran, terutama desa-desa yang jauh dari pusat kesehatan." tutur Samudi kepada detikjatim, Kamis (8/9/2022).
Samudi justru terpikir biaya tambahan yang harus dikeluarkan desa dalam merawat hingga biaya operasional mobil tersebut.
"Seperti kita tahu bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah mengharuskan desa menggunakan dana desa untuk menekan inflasi baik akibat dari adanya pandemi maupun dampak dari kenaikan BBM," imbuh Samudi.
Tak hanya itu, Samudi menyebut, yang mungkin juga perlu diperhatikan adalah biaya pengadaan barang dalam mobil siaga ini terhitung sangat besar. Yaitu antara Rp 250 juta sampai Rp 300 juta per desa. Besarnya anggaran yang diberikan pada setiap mobil ini harus mendapat pengawasan. Agar, tidak terjadi mark up.
"Ini adalah dana yang luar biasa besarnya. Tentu bila tidak diatur dengan baik serta pengawasan yang memadai, akan sangat rawan terjadi mark up maupun kongkalikong dengan penyedia barang," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonego Sukur Priyanto bahkan menganggap rencana pemberian mobil siaga ini belum saatnya. Pria yang berasal dari Partai Demokrat ini menilai, tidak semua desa membutuhkan mobil siaga.
"Kalau urgensinya saya pikir masih normatif lah. Kalau menurut saya itu dikatakan urgent ya saya kira belum terlalu urgent. Ya ada beberapa desa yang urgent. Tapi juga ada desa yang saya kira tidak urgent ya. Kalau digebyah uyah (disamaratakan) semua desa dapat itu kurang pas," terang Sukur kepada detikJatim, Kamis (8/9/2022).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat ini menegaskan, mekanisme pemberian mobil kepada pemerintah desa harus sesuai aturan. Karena jumlahnya yang besar. Ia ingin tata kelola keuangan dilakukan oleh OPD.
"Karena ini jumlahnya besar, biar spesifikasi dan tata kelolanya benar, mestinya peletakan keuangan atau siapa yang beli itu sebaiknya SKPD. Jangan diserahkan berupa bentuk bantuan keuangan dan desa yang disuruh belanja," imbuh Sukur.
Pemkab Bojonegoro diimbau lebih baik memperbaiki sekolah yang roboh. Baca halaman selanjutnya!
(hil/dte)