.webp)
Kepala Desa Kepohkidul, Bojonegoro, Samudi menyebut, yang mungkin juga perlu diperhatikan adalah biaya pengadaan barang dalam mobil siaga ini terhitung sangat besar. Yaitu antara Rp 250 juta sampai Rp 300 juta per desa.
Besarnya anggaran yang diberikan pada setiap mobil, lanjut Samudi harus mendapat pengawasan. Agar, tidak terjadi mark up.
"Ini adalah dana yang luar biasa besarnya. Tentu bila tidak diatur dengan baik serta pengawasan yang memadai, akan sangat rawan terjadi mark up maupun kongkalikong dengan penyedia barang," kata Samudi kepada detikJatim, Kamis (8/9/2022).
Samudi mengaku tak bisa berkomentar banyak soal pemberian mobil siaga ini. Karena, ia belum melihat urgensi pengadaan mobil tersebut.
"Dibilang urgent atau belum tentu, saya tidak bisa menjawab dengan tepat. Akan tetapi, harus diakui bahwa keberadaan mobil sehat semacam itu tentu akan sangat membantu untuk desa-desa yang di pinggiran, terutama desa-desa yang jauh dari pusat kesehatan." tutur Samudi.
Samudi justru terpikir biaya tambahan yang harus dikeluarkan desa dalam merawat hingga biaya operasional mobil tersebut.
"Seperti kita tahu bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah mengharuskan desa menggunakan dana desa untuk menekan inflasi, baik akibat dari adanya pandemi, maupun dampak dari kenaikan BBM," imbuh Samudi.
Sebelumnya, pengadaan mobil siaga ini dibahas saat Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bagi Desa. Rapat digelar di Pendopo Malowopati Bojonegoro pada Kamis (25/8). Rapat ini dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, para kades hingga forkopimda dan stakeholder terkait.
Anna menjelaskan, program mobil siaga ini berawal dari keluh kesah beberapa kepala desa di wilayahnya. Para kades ini sambat hanya memiliki satu mobil pribadi yang kerap digunakan membantu warga yang sedang sakit. Ini tentu saja tak memadai.
Keluhan para kades ini akhirnya ditampung Anna. Ia pun merancang program bantuan keuangan desa yang disalurkan lewat Mobil Siaga Desa.
"Rencana ada mobil siaga 419 desa. Kami akan buat juknis dari landasan peraturan di mana selanjutnya BKD yang akan sosialisasi bagaimana mekanismenya," jelas Anna saat rapat.
(hil/dte)
