.webp)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana menyediakan sebuah mobil siaga di tiap desa. Rencananya, ada 419 mobil yang disebar di 419 desa di Bojonegoro. Kritik keras hingga saran pun muncul mengiringi rencana ini.
Pengadaan mobil siaga ini menuai sejumlah respons dari kepala desa. Ada yang mengaku setuju, namun ada yang berpendapat lain. Misalnya saja, Kepala Desa Kepohkidul, Bojonegoro, Samudi. Ia mengaku tak bisa berkomentar banyak soal pemberian mobil siaga ini. Karena, ia belum melihat urgensi pengadaan mobil tersebut.
"Dibilang urgen atau belum tentu, saya tidak bisa menjawab dengan tepat. akan tetapi harus diakui bahwa keberadaan mobil sehat semacam itu tentu akan sangat membantu untuk desa-desa yang di pinggiran, terutama desa-desa yang jauh dari pusat kesehatan." tutur Samudi kepada detikjatim, Kamis (8/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Samudi justru terpikir biaya tambahan yang harus dikeluarkan desa dalam merawat hingga biaya operasional mobil tersebut.
"Seperti kita tahu bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah mengharuskan desa menggunakan dana desa untuk menekan inflasi baik akibat dari adanya pandemi maupun dampak dari kenaikan BBM," imbuh Samudi.
Tak hanya itu, Samudi menyebut, yang mungkin juga perlu diperhatikan adalah biaya pengadaan barang dalam mobil siaga ini terhitung sangat besar. Yaitu antara Rp 250 juta sampai Rp 300 juta per desa. Besarnya anggaran yang diberikan pada setiap mobil ini harus mendapat pengawasan. Agar, tidak terjadi mark up.
"Ini adalah dana yang luar biasa besarnya. Tentu bila tidak diatur dengan baik serta pengawasan yang memadai, akan sangat rawan terjadi mark up maupun kongkalikong dengan penyedia barang," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonego Sukur Priyanto bahkan menganggap rencana pemberian mobil siaga ini belum saatnya. Pria yang berasal dari Partai Demokrat ini menilai, tidak semua desa membutuhkan mobil siaga.
"Kalau urgensinya saya pikir masih normatif lah. Kalau menurut saya itu dikatakan urgent ya saya kira belum terlalu urgent. Ya ada beberapa desa yang urgent. Tapi juga ada desa yang saya kira tidak urgent ya. Kalau digebyah uyah (disamaratakan) semua desa dapat itu kurang pas," terang Sukur kepada detikJatim, Kamis (8/9/2022).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat ini menegaskan, mekanisme pemberian mobil kepada pemerintah desa harus sesuai aturan. Karena jumlahnya yang besar. Ia ingin tata kelola keuangan dilakukan oleh OPD.
"Karena ini jumlahnya besar, biar spesifikasi dan tata kelolanya benar, mestinya peletakan keuangan atau siapa yang beli itu sebaiknya SKPD. Jangan diserahkan berupa bentuk bantuan keuangan dan desa yang disuruh belanja," imbuh Sukur.
Pemkab Bojonegoro diimbau lebih baik memperbaiki sekolah yang roboh. Baca halaman selanjutnya!
Sedangkan anggota DPRD dari Fraksi PAN, Lasuri menyebut, pembelian mobil siaga ini tujuannya harus jelas. Di mana indikator kerjanya juga harus dijelaskan. Ia meminta jangan sampai ini menjadi temuan persoalan hukum di kemudian hari.
Lasuri menambahkan, ketimbang membagikan mobil siaga, ia menyarankan pemkab berfokus pada hal-hal yang lebih krusial. Misalnya saja memperbaiki bangunan sekolah yang roboh. Ia pun menuding Pemkab Bojonegoro bingung membelanjakan uang.
"Sebetulnya kebutuhan dasar itu masih banyak yang belum selesai di Bojonegoro. Sekolah-sekolah itu banyak yang roboh. Kemarin saya juga ngomong, pemkab itu bingung caranya belanjakan duit. Sehingga angger masang. Saking akehe duite," jelas Lasuri.
Lasuri juga berharap, bantuan mobil siaga ini tidak menimbulkan polemik hukum di kemudian hari. "Kita berharap ini tidak jadi persoalan hukum di kemudian hari," imbuh Lasuri.
Sementara itu, tanggapan lain datang dari anggota fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi. Wanita yang juga menjadi anggota Banggar DPRD Bojonegoro ini menuturkan, pengadaan mobil siaga sangat dibutuhkan warga.
"Prinsipnya bahwa mobil siaga desa, adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kita sepakat dengan itu bahwa dengan adanya mobil siaga desa tentunya mempermudah mobilisasi. Karena kita melihat luasan dari Kabupaten Bojonegoro. Baik dari desa menuju fasilitas kesehatan itu jarak minimumnya tidak semuanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua," jelasnya.
Sally juga menuturkan, pengadaan mobil siaga ini bukan dengan tujuan spesifik untuk orang sakit saja seperti ambulans.
"Saat ini belum pada tahap pelaksanaannya. Kita baru menggodok pada kebijakan umum anggaran. Rencana di kebijakan umum anggaran posisinya di bantuan keuangan. Jadi mekanismenya nanti akan mengikuti sesuai aturan," pungkasnya.
Diketahui, mobil siaga ini akan diberikan kepada 419 desa di Bojonegoro. Dengan nilai anggaran yang dipasang total sebesar Rp 104 miliar dan saat ini sedang dalam pembahasan KUA PPSP APBD tahun 2022 DPRD Bojonegoro.
Pengadaan mobil siaga ini dibahas saat Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bagi Desa. Rapat digelar di Pendopo Malowopati Bojonegoro pada Kamis (25/8).
Rapat ini dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, para kades hingga forkopimda dan stakeholder terkait. Anna menjelaskan, program mobil siaga ini berawal dari keluh kesah beberapa kepala desa di wilayahnya. Para kades ini sambat hanya memiliki satu mobil pribadi yang kerap digunakan membantu warga yang sedang sakit. Ini tentu saja tak memadai.
Keluhan para kades ini akhirnya ditampung Anna. Ia pun merancang program bantuan keuangan desa yang disalurkan lewat Mobil Siaga Desa.
"Rencana ada mobil siaga 419 desa. Kami akan buat juknis dari landasan peraturan di mana selanjutnya BKD yang akan sosialisasi bagaimana mekanismenya," jelas Anna saat rapat.
