.webp)
Sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Sukabumi mengalami kekurangan siswa usai PPDB 2022. Berdasarkan data Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) ada tiga sekolah dengan jumlah siswa 10 lebih. Bahkan ada satu sekolah dengan hanya dua orang murid baru.
Kondisi tersebut tak hanya mengancam keberlangsungan sekolah tapi juga kehidupan para guru yang menggantungkan hidup dari upah sebagai pengajar di sekolah swasta tersebut. Ketua BMPS Kota Sukabumi Asep Deni mengatakan, baik sekolah maupuj guru tidak akan mampu bertahan jika tak ada peserta didik.
"Kalau swasta pendapatannya kecil otomatis salary (gaji) nya kecil. Kemungkinan akan cari pekerjaan lain sehingga jumlah guru akan semakin bekurang," kata Asep saat dihubungi detikJabar, Sabtu (6/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu kalau kondisi ini terus berlangsung maka akan berpengaruh, karena memang (keberadaan) guru berakhir ke kualitas sekolah swasta," sambungnya.
Ditanya soal kondisi di SMK Pasundan 2 yang hanya memiliki 2 murid baru dan kurang dari 10 guru, Asep menanggapi mereka juga tidak akan bertahan lama jika dibiarkan dengan kondisi tersebut.
"Ya iya tidak akan mampu dilanjut. Paling satu-satunya cara dipindahkan ke sekolah lain, kan enggak bisa dipaksakan," ucap dia.
BMPS sendiri, kata dia, sudah melakukan diskusi untuk mengusulkan beberapa solusi bagi kelanjutan nasib SMK ini kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Jawa Barat.
"Sistem PPDB online yang harus diperbaiki, walaupun sudah online tapi terjadi yang namanya pelanggaran terhadap peraturan PPDB. Ada titipan-titipan dari pejabat, pemangku kebijakan sehingga hal-hal yang dilakukan ini sangat buruk karena adanya intervensi kepada sekolah-sekolah tertentu favorit," ujarnya.
Dia melanjutkan, seharusnya PPDB dibuka satu semester atau 6 bulan sebelum pembelajaran tahun ajaran baru. Sehingga, kata dia, proses penerimaan siswa baru bisa berlangsung lebih awal dari biasanya.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah mempermudah proses pengajuan program studi baru seperti halnya di sekolah negeri. "Proses perizinan untuk prodi baru itu harus lebih mudah seperti pendirian prodi baru di sekolah negeri," ucapnya.
"Berkaitan guru-guru yang lolos PPPK di sekolah swasta ini kan sekarang kembali ke sekolah negeri. Nah ini kami mengusulkan untuk dikembalikan (ke swasta) ketika sudah diangkat. Bantuan untuk siswa di swasta itu haknya harus sama dengan sekolah negeri, selama ini bantuan dari provinsi terjadi disparitas," tambah dia.
Asep yang juga mantan Rektor STIE ini juga menyampaikan solusi secara internal bagi para pengelola sekolah swasta. Menurutnya, mereka harus melakukan pembenahan lembaga sesuai dengan perkembangan zaman.
"Sekolah swasta harus memiliki keunikan dan kekhususan sehingga memiliki nilai jual. Ada sinergi sekolah swasta dengan negeri. Misalkan sekolah negeri kekurangan kelas maka gunakan sekolah swasta yang masih kosong dan itu jadi ikhtiar-ikhtiar yang harus dimaksimalkan," tutup Asep.
(dir/dir)
