226 Pesantren Rusak Akibat Bencana Sumatera, Kemenag Beri Bantuan Awal Rp 3 M

Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) menyebut ada 226 pesantren yang terdampak akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ratusan pesantren itu rusak dengan tingkat yang bervariasi.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said. Data tersebut ia peroleh dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag yang berada di tiga provinsi itu.

"Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah sudah melakukan pemetaan mana yang rusak berat, sedang, dan ringan," ujar Basnang Said di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag di Tangerang, Selasa (16/12/2025), dilansir Antara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, proses pembersihan material lumpur masih terus dilakukan di lokasi terdampak. Basnang menyebut, aktivitas belajar-mengajar di pesantren yang mengalami kerusakan parah terpaksa dihentikan sementara demi keamanan para santri.

Meski demikian, ia memastikan para santri tetap mendapatkan perhatian. Mereka akan dibina dan didampingi oleh pengasuh pesantren hingga kegiatan belajar kembali normal setelah kondisi dinyatakan kondusif.

"Nanti pada saatnya setelah tepat, lumpur-lumpurnya sudah dinaikkan, tanah-tanahnya, nanti akan kembali dilaksanakan pembelajaran," tambah Basnang.

Sebagai langkah awal pemulihan, Kemenag telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang mendesak.

"Untuk pemulihan, termasuk biaya untuk mengangkat lumpurnya. Tapi untuk pembangunan kembali pesantren yang rusak berat, akan kita planning-kan di tahun 2026," jelas Basnang.

Penanganan bencana di wilayah Sumatera dan Aceh ini juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Presiden berencana membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12), Presiden Prabowo menilai situasi sudah terkendali. Namun memerlukan langkah pemulihan kehidupan masyarakat yang cepat.

"Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi," kata Presiden Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih.

Seiring dengan penanganan bencana pada masa tanggap darurat, pemerintah juga telah memulai pembangunan 2.000 unit hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya hancur akibat terjangan banjir bandang dan longsor.