Ada Indonesia, Ini Daftar Negara yang Tolak Rencana Trump Relokasi Warga Gaza

Mengapa Trump ingin mengambil alih Gaza dan dapatkah dia melakukannya? — Gaza Foto: BBC World

Jakarta -

Presiden AS, Donald Trump berencana memindahkan warga Palestina untuk mengambil alih Jalur Gaza. Hal ini menuai kecaman dan penolakan dari berbagai negara.

Sejumlah pimpinan negara menyatakan penolakan terhadap rencana Trump itu. Rencana Trump yang disampaikan dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dinilai melanggar hukum.

Dalam konferensi pers yang digelar 4 Februari 2025 tersebut, Trump mengatakan bahwa warga Palestina akan senang meninggalkan Gaza, yang mengisyaratkan bahwa AS akan mengambil alih kepemilikan jangka panjang atas Jalur Gaza.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Negara yang Kecam dan Tolak Rencana Trump

1. Arab Saudi

Pemerintah Kerajaan Saudi menolak keras rencana Trump yang hendak mengambil alih wilayah Gaza. Saudi dengan tegas akan berada di pihak Palestina sampai negara itu merdeka.

Melalui media sosial X, Kementerian Luar Negeri Saudi menulis, "Pendirian negara Palestina adalah posisi yang teguh dan tidak tergoyahkan," tulis Kementerian Luar Negeri Saudi.

"Yang Mulia (Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman) menekankan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu," lanjut pernyataan itu.

Dilansir dari Al-Jazeera, Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengatakan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

"Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegas yang diumumkan sebelumnya atas segala pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan pemukiman Israel, aneksasi Palestina atau upaya untuk menggusur orang Palestina dari tanah mereka," katanya.

2. Yordania

Raja Yordania Abdullah menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina yang diusulkan Trump.

"Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan permukiman (Israel) dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok dan menggusur warga Palestina," kata pernyataan Kerajaan Yordania.

3. Turki

Melansir AFP, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat memaksa warga Gaza keluar dari "tanah abadi" mereka. Erdogan menegaskan Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur adalah milik warga Palestina.

"Tidak ada kekuatan yang dapat memaksa rakyat Gaza keluar dari tanah air abadi mereka yang telah mereka huni selama ribuan tahun. Upaya ini sama sekali sia-sia dan tidak ada gunanya," tegas Erdogan.

4. Jerman

Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengecam keras usulan Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Scholz mengatakan usulan itu sebagai sebuah "skandal" dan ide "mengerikan" yang melanggar hukum internasional.

"Ini adalah skandal dan ide yang mengerikan, terutama sekarang saat kita melihat kehancuran luar biasa yang terjadi di sana," kata Scholz.

5. Rusia

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, "Ada rencana Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Tepi Barat yang diduduki dan upaya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza," kata Sergey Lavrov.

Ia menambahkan, "Mempraktikkan kebijakan hukuman kolektif adalah metode yang ditolak Rusia."

6. China

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pihaknya menentang pemindahan paksa warga Gaza dan berharap semua pihak akan mengambil gencatan senjata dan pemerintahan pasca konflik sebagai kesempatan untuk membawa masalah Palestina kembali ke penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.

7. Prancis

Prancis menolak rencana Trump dan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang gila. Trump mengisyaratkan AS dapat mengambil alih kendali Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara lain.

"Prancis menegaskan kembali penentangannya terhadap pemindahan paksa penduduk Palestina di Gaza, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah Palestina, juga hambatan besar bagi solusi dua negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Christophe Lemoine.

8. Spanyol

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menegaskan Gaza adalah tanah warga Palestina dan mereka harus tetap berada di Gaza.

9. Irlandia

Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Harris, menegaskan kembali solusi dua negara atas Israel dan Palestina. Dia menyebut rakyat Palestina dan Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing.

"Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," ungkap Harris.

10. Inggris

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, "Mereka (Palestina) harus diizinkan pulang, mereka harus diizinkan membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam pembangunan kembali itu menuju solusi dua negara," kata Keir Starmer.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menambahkan, Palestina memiliki masa depan di tanah air mereka.

"Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat."

11. Indonesia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi sebagian warga Gaza.

"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima," demikian pernyataan Kemlu, Selasa (21/1).

"Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza."