Pejabat Saudi ke Trump: Lebih Baik Pindahkan Warga Israel ke Alaska

U.S. President Donald Trump looks on as he holds a joint press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the East Room at the White House in Washington, U.S., February 4, 2025. REUTERS/Leah Millis Purchase Licensing Rights — Presiden AS Donald Trump saat konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa (4/2/2025). Foto: REUTERS/Leah Millis Purchase Licensing Rights

Jakarta -

Anggota Dewan Syura Arab Saudi Yousef bin Trad Al-Saadoun mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengusulkan relokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, memindahkan warga Israel ke Alaska dan Greenland adalah solusi yang lebih baik bagi stabilitas Timur Tengah.

"Jika dia (Trump) benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan mencapai stabilitas kemakmuran bagi Timur Tengah, dia harus merelokasi warga Israel tercinta ke negara bagian Alaska dan kemudian ke Greenland--setelah mencaploknya," tulis Al-Saadoun dalam artikel yang terbit di surat kabar Okaz pada Jumat, dikutip dari Anadolu Agency dan Middle East Eye, Senin (10/2/2025).

Al-Saadoun mendesak warga Palestina untuk tetap bersatu karena "hal buruk masih akan terjadi". Dia juga menolak seruan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di wilayah Arab Saudi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Zionis dan sekutunya harus menyadari bahwa mereka tidak akan berhasil menyeret kepemimpinan Saudi ke dalam perangkap media dan tekanan politik palsu," ujarnya.

Lebih lanjut, pejabat tersebut mengkritik pengambilan keputusan Trump yang buruk dan "mengabaikan akumulasi pengetahuan dan keahlian" dan menolak berkonsultasi dengan para ahli.

Sebelumnya, Trump mengusulkan relokasi warga Palestina dari Gaza dan mengklaim ia akan membangun kembali daerah kantong itu menjadi "Riviera of Middle East". Pernyataan ini disampaikan Trump dalam konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/5/2025) malam waktu setempat.

Ide "gila" Trump itu bukanlah yang pertama kali. Dia diketahui beberapa kali mengusulkan relokasi warga Gaza. Pernyataan ini menuai kecaman dari negara Arab, Islam, Eropa dan negara-negara lain.

Menyusul kecaman tersebut, PM Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (6/2/2025) mengusulkan pendirian negara Palestina di Arab Saudi, bukan di Tanah Air mereka sendiri. Netanyahu menyatakan ini sambil menepis anggapan terkait kedaulatan Palestina.

"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana," kata Netanyahu dalam wawancara dengan Channel 14 Israel.

Pernyataan tersebut keluar usai Arab Saudi menegaskan kembali akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas untuk negara Palestina. Pejabat Palestina dan Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dan menganggap itu sebagai serangan terhadap kedaulatan Kerajaan.

Selanjutnya negara Arab dan Islam kecam pendirian negara Palestina di Arab Saudi>>>

Isu di Palestina menjadi perhatian negara Arab dan Islam. Terlebih saat Trump dan Netanyahu membuat pernyataan mengejutkan yang dipandang "tidak masuk akal" tentang nasib Palestina.

Dunia Arab dan Islam Kecam Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara Islam dan organisasi di dunia Arab dan Islam mengecam keras pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi.

OKI menganggap pernyataan Netanyahu sebagai hasutan terhadap Arab Saudi dan pelanggaran kedaulatan, keamanan nasional, dan integritas wilayah serta pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional PBB.

"OKI juga memperbarui penolakan dan kecaman terhadap rencana dan upaya pengusiran warga Palestina dari tanahnya, mengingat hal ini merupakan pembersihan etnis, tindakan kriminal, dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional," kata OKI dalam pernyataan yang dipublikasikan di situsnya pada Sabtu (8/2/2025).

Kerajaan Arab Saudi dalam pernyataan resminya turut mengapresiasi kecaman, ketidaksetujuan, dan penolakan total yang diumumkan oleh negara-negara persaudaraan terhadap PM Israel soal pengusiran warga Palestina.

"Kerajaan menghargai posisi yang menekankan sentralitas isu Palestina bagi negara-negara Arab dan Muslim," bunyi pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri, dikutip dari Inside the Haramain, Senin (10/2/2025).

Arab Saudi menegaskan warga Palestina memiliki hak atas tanahnya dan mereka bukan pengganggu atau imigran yang bisa diusir kapan saja sesuai keinginan Israel yang mendudukinya.

Halaman 1 2

Selanjutnya

Simak Video "Video Sambutan Pangeran MBS untuk Donald Trump di Arab Saudi"
[Gambas:Video 20detik]