Pencopotan atribut-atribut Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di tenda-tenda jemaah di Arafah mendapat apresiasi Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR). Timwas Haji DPR mendukung kebijakan tersebut supaya tercipta suasana yang lebih tertib.
"Kita sepakat dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk menertibkan bagaimana kondisi di Arafah agar tidak ada yang mem-blocking tenda," kata Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Makkah, Arab Saudi, Minggu (31/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cucun mengatakan, ke depan pemerintah harus menyosialisasikan kebijakan tersebut ke KBIHU-KBIHU yang ada di kabupaten atau kota. Bahwa tenda di Arafah dan Mina hanya akan berisi daftar nama jemaah, kelompok terbang (kloter), dan markaz. Tidak akan ada lagi pencantuman nama kelompok bimbingan di tenda tersebut.
"Sampaikan ke depan akan dibuatkan oleh pemerintah satu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian markaz sekian, tidak ada lagi pencantuman nama kelompok bimbingan ibadah haji secara khusus. Jadi, tidak ada lagi sekarang spanduk-spanduk bertebaran," ujar Wakil Ketua DPR ini.
Cucun meminta agar masalah di tenda Arafah yang sudah terjadi dimaklumi, sebab saat ini masih dalam masa transisi penyelenggaraan ibadah haji dari sebelumnya oleh Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Dia yakin KBIHU akan mengikuti kebijakan baru yang diambil pemerintah dan akan berlaku tertib.
"Tidak ada sedikit pun niat dari mereka untuk melawan kebijakan yang sudah diambil oleh Kementerian Haji. Tetapi kalau ditertibkan, insyaallah semua akan bisa tertib," kata Cucun.
Termasuk para pembimbing ibadah haji yang bernaung di KBIHU, Cucun menyebut mereka akan bisa menyelaraskan diri dengan kebijakan pemerintah. "Jadi sudah jelas mereka akan berangkat membimbing kloter itu, dan figur yang menjadi pembina keagamaannya (atau TPIHI dulu) yang berangkat di kloter tersebut akan sejalan dan selaras dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Haji," ucapnya.
(irw/kri)












































Komentar Terbanyak
Soal Presiden Beli Sapi Kurban Pakai APBN, MUI: Disunnahkan bagi Pemimpin
Prabowo Akan Salat Idul Adha di Prancis, Kurban 1.098 Sapi Tetap Jalan
Guru Besar UIN Jakarta: Sapi Kurban Presiden Dipahami sebagai Program Sosial Negara