Ketua Timwas Haji DPR Keberatan KBIHU Jadi Kambing Hitam Persoalan Haji

Jakarta -

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak seharusnya dipandang sebagai kompetitor Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, seluruh pihak perlu memahami bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M masih berada dalam tahap transisi setelah pengelolaan haji beralih dari Kementerian Agama ke kementerian haji dan umrah yang baru dibentuk.

Secara umum, Cucun menilai pelaksanaan haji tahun ini berlangsung cukup baik dan layak mendapatkan apresiasi. Keberhasilan tersebut dinilai penting mengingat ini merupakan penyelenggaraan haji perdana yang berada di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah.

Meski demikian, setelah berakhirnya fase puncak haji, muncul berbagai perdebatan terkait peran KBIHU, terutama dalam mendampingi jemaah pada layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Cucun, polemik tersebut tidak perlu diperpanjang. Ia mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah membangun sistem dan tata kelola baru dalam penyelenggaraan haji sehingga dibutuhkan proses penyesuaian dari seluruh pihak.

Ia menilai kurang tepat apabila peran kelompok masyarakat seperti KBIHU yang selama ini telah berkontribusi besar dalam pembinaan jemaah justru dipandang negatif. Selama bertahun-tahun, KBIHU telah membantu calon jemaah memahami tata cara ibadah haji melalui kegiatan manasik dan pembinaan yang dilakukan jauh sebelum keberangkatan.

Bahkan, kata Cucun, tidak sedikit calon jamaah yang mulai mengikuti bimbingan sejak dua hingga tiga tahun sebelum berangkat ke Tanah Suci. Peran edukatif inilah yang menurutnya menjadi kontribusi nyata KBIHU dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji nasional.

Peran KBIHU Dinilai Sangat Penting

Wakil Ketua DPR RI tersebut menjelaskan bahwa KBIHU merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang tumbuh untuk membantu negara dalam mempersiapkan jamaah haji. Kehadiran mereka dinilai penting karena ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan fisik, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai tata cara, aturan, dan keabsahan pelaksanaan ibadah.

Dengan jumlah jemaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang setiap tahun, menurut Cucun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan berbagai pihak, termasuk KBIHU, tetap dibutuhkan untuk memastikan jemaah mendapatkan pembinaan yang memadai.

Ia mengakui pemerintah kini telah menempatkan pembimbing ibadah di setiap kelompok terbang (kloter), bahkan menyediakan musyrif dini yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan keagamaan. Namun keberadaan pembimbing resmi tersebut, menurutnya, tidak boleh membuat KBIHU dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

"KBIHU harus dilihat sebagai mitra yang mendukung suksesnya penyelenggaraan haji, bukan sebagai pesaing," tegasnya.

Jangan Jadikan KBIHU Kambing Hitam

Cucun juga menyampaikan keberatannya terhadap berbagai tudingan yang belakangan diarahkan kepada KBIHU terkait sejumlah persoalan yang muncul selama musim haji tahun ini.

Menurutnya, sejumlah isu seperti layanan jamaah lanjut usia di Masjidil Haram, persoalan dam, badal haji, maupun berbagai keluhan lainnya tidak seharusnya serta-merta dibebankan kepada kelompok bimbingan haji.

Ia mengingatkan agar evaluasi terhadap penyelenggaraan haji dilakukan secara objektif dan tidak menjadikan satu pihak sebagai sasaran utama kesalahan.

Di sisi lain, Cucun tetap memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas pelaksanaan haji tahun ini. Ia menilai koordinasi, komunikasi, serta proses pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Timwas Haji DPR RI, telah berjalan dengan baik.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat, sehingga semangat kolaborasi harus terus dijaga untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah pada tahun-tahun mendatang.