.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat melantik Saeful Ahkam sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat. Ahkam yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Setda Lombok Barat dilantik menggantikan Ahmad Saikhu. Pelantikan tersebut berlangsung pada Senin (7/9/2026).
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Ia meminta Ahkam menjalankan amanah sebagai Pj Sekda dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang berat bukan pelantikannya, tetapi amanah dan tanggung jawabnya. Kita sedang berada dalam masa transisi dan masyarakat menunggu bukti bahwa pemerintah mampu keluar dari masa yang berat ini," katanya, Senin (7/9/2026).
Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap fokus pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kondisi Lombok Barat yang sedang berada dalam masa transisi membuat pemerintah harus mampu menghadirkan kerja nyata.
Adha juga mengingatkan ASN agar tidak memaknai loyalitas kepada pimpinan sebagai kepatuhan tanpa batas. Ia meminta ASN tetap berpegang pada aturan dalam menjalankan tugas serta berani mengoreksi pimpinan jika terjadi kekeliruan.
"Kalau ada perintah saya sebagai pimpinan yang kemudian menyalahi aturan, saya minta jangan sungkan untuk mengingatkan. Sampaikan dengan benar kepada saya bahwa itu salah," tegasnya.
Adha menilai pemerintahan yang sehat membutuhkan ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga berani menjaga prinsip dan aturan.
Ia pun meminta integritas tidak berhenti sebagai jargon dalam pemerintahan. Integritas, menurutnya, harus menjadi karakter yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas.
"Jangan sampai karena takut kepada pimpinan, kemudian kita melakukan sesuatu yang salah. Kalau ada yang keliru, harus diluruskan," tegas Adha.
Adha menekankan pemerintahan yang sehat membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga keberanian menjaga prinsip dan aturan.
Ia juga mengingatkan ASN agar tidak menjadikan integritas hanya sebagai jargon dalam pemerintahan. Menurutnya, integritas harus menjadi karakter yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas.
"Integritas jangan hanya menjadi slogan. Integritas inilah yang paling kuat dalam membangun sistem pemerintahan kita," kata Adha.
Adha juga mengingatkan agar integritas ASN tidak hanya muncul karena takut terhadap lembaga pengawas maupun penegak hukum. Menurutnya, setiap tindakan pejabat juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
"Kenapa kita takut sekali ketika dipanggil KPK, tetapi kita lupa bahwa setiap saat dan di setiap tempat, tuhan mengetahui dan mencatat amal perbuatan kita," ucapnya.
Selain integritas, Adha meminta ASN terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, khususnya terkait regulasi pemerintahan dan aturan kepegawaian.
Menurutnya, perubahan posisi dan tanggung jawab membuat setiap pejabat harus terus belajar dan menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku.
"Saya sendiri dalam posisi ini harus banyak meng-upgrade pengetahuan. Kalau sebelumnya saya menjadi anggota DPR, tidak semua aturan pemerintahan maupun aturan kepegawaian saya pahami. Karena itu kita semua harus terus belajar dan menambah kapasitas," jelasnya.
