Pemprov Pastikan Tak Ubah Arsitektur Desa Adat Sade Jadi Modern Pascakebakaran

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal merevitalisasi kawasan permukiman Desa Adat Sade, Rembitan, Lombok Tengah. Pemprov memastikan tidak akan mengubah arsitektur bangunan di kampung adat tersebut menjadi modern.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhammad Ihwan mengatakan penanganan rekonstruksi akan melibatkan Pemkab Lombok Tengah, Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, tokoh adat, hingga warga setempat. Menurut dia, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah menginstruksikan agar pemulihan kawasan Desa Adat Sade tidak mengabaikan nilai budaya Sasak yang dilestarikan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam.

"Kami akan membuat desain bagaimana membangun kembali. Tentu ini tidak seperti bencana biasa karena situs kebudayaan ini akan melihat keaslian dan data dari masyarakat," ujar Ihwan ditemui saat meninjau Desa Adat Sade, Senin (24/8/2026).

Revitalisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan pascakebakaran hebat di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, pada Sabtu (22/8) malam. Kebakaran mengakibatkan rumah-rumah tradisional beratap ilalang di kampung adat tertua di Lombok itu kini rata dengan tanah.

Pada tahap awal, Ihwan berujar, fokus pemerintah adalah pendataan menyeluruh terkait kepemilikan lahan, bangunan terdampak, hingga kebutuhan tiap keluarga. Ia memastikan seluruh rumah warga yang ludes terbakar tidak akan diganti menjadi bangunan modern atau diseragamkan secara kaku.

Menurut Ihwan, desain tata ruang di Desa Adat Sade bakal mengacu pada hasil riset arsitektur dengan tetap memperhatikan arahan dari para tokoh adat setempat. Pemprov NTB, dia melanjutkan, menjamin proses rekonstruksi berjalan adil, transparan, dan sesuai data historis kepemilikan masyarakat.

"Yang kami bangun kembali bukan hanya rumahnya, tetapi identitas dan ekosistem budaya Sade. Karena itu, masyarakat harus menjadi bagian dari proses sejak pendataan, penyusunan desain sampai pelaksanaan rekonstruksi," kata Ihwan.

"Di sini bukan hanya tempat tinggal warga, ada bisnis pariwisata dan kebudayaan yang masyarakat kelola sendiri," sambungnya.

Ihwan berharap skema pembiayaan rekonstruksi kawasan budaya Desa Adat Sade bisa ditanggung oleh pemerintah pusat. Nantinya, pengerjaan teknis ini bakal digarap bersama Dinas PUPRPKP agar kawasan Sade lebih tertata tanpa merusak keasliannya.

"Bantuan juga banyak dari lembaga donor, masyarakat dan lainnya. Jadi skema pendanaan belum ada yang pakem nih. Ini masih kami tunggu. Jadi Kemenbud dan Kemenpar menjadi kunci rekonstruksi ini," sebut Ihwan.