.webp)
Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas Sekarbela (Ampera) Kota Mataram mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka meminta jaminan keamanan lantaran merasa kerap dituduh membeli emas hasil tambang ilegal maupun hasil curian.
"Jadi kami minta pendampingan dan agar ada solusi. Biar kita tidak takut dan ada kepastian membeli emas dari masyarakat," kata Ketua Ampera Kota Mataram Iskandar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD NTB, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iskandar mengatakan puluhan pedagang emas di Kota Mataram khawatir dengan penggerebekan toko emas yang terjadi di luar NTB. Ia juga menyoroti peredaran emas cukim atau hasil peleburan emas bekas.
"Peredaran emas di bawah sekarang jadi macet karena belum ada kepastian hukum. Kan orang takut ke toko emas, takut memperjualbelikan emas cukim-nya karena kasus itu," kata Iskandar.
Iskandar juga meminta polisi agar memberikan rasa aman bagi seluruh pedagang emas di Mataram. Ia menyebut banyak toko emas di Mataram dituduh sebagai penadah emas hasil curian dan hasil tambang emas ilegal karena dituduh tidak memeriksa sesuai prosedur.
"Kami minta ada jaminan keamanan untuk toko emas dan meminta Polri menjamin keamanan toko-toko emas yang berada di Mataram," imbuhnya.
Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri berjanji akan mengawal aspirasi para pedagang emas di Mataram. Ia juga akan menyampaikan keluhan pedagang emas itu kepada Polda NTB.
"Nanti akan ada pertemuan dengan Kapolda dan dinas terkait untuk mencari solusi titik tengah yang ini. Itu yang penting," kata Akri.
Akri meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk turut mengatur tata niaga penjualan emas di Mataram. "Ini kan wilayahnya di Kota Mataram. Perlu diatur oleh (pemerintah) kota. Intinya rasa aman untuk jual beli emas. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat," pungkas politikus PPP itu.
(iws/iws)
