.webp)
Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) angkat bicara perihal ajakan agar Koalisi Indonesia Maju (KIM) berlanjut di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman alias IJU menyambut baik wacana tersebut. Pihaknya berpandangan, kepemimpinan Prabowo-Gibran di level pemerintah pusat mesti berlanjut hingga ke daerah. NTB, kata IJU, mesti menjadi salah satu daerah yang harus memastikan program-program Prabowo-Gibran.
"Tentu kami terbuka dan menyambut baik ajakan itu. Saya selalu anak buah Ketum AHY bakal memastikan bahwa program-program yang dicanangkan Prabowo-Gibran harus mengalir hingga ke daerah. Wacana ini bisa menjadi menjembatani semangat itu," kata IJU saat ditemui di Kantor DPD Demokrat NTB pada Senin (29/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, jika parpol KIM, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PBB membangun poros koalisi di Pilgub NTB akan menghasilkan koalisi gemuk dengan kompisisi 32 kursi di DPRD NTB. Dengan rincian, Golkar 10 kursi, Gerindra 10 kursi, Demokrat 6 kursi, PAN 4 kursi, dan PBB 2 kursi.
Angka itu sudah lebih dari cukup sebagai modal untuk mengusung paslon di Pilgub NTB yang mensyaratkan minimal 13 kursi di DPRD NTB.
"Semangatnya bukan soal gemuk atau tidak kaolisinya. Tetapi bagaimana memastikan linearitas atau kesinambungan program pusat dan daerah. Wacana ini satu langkah komunikasi yang baik," jelasnya.
"Narasinya lebih kepada bersama-sama membangun," tegasnya.
Kendati demikian, Partai Demokrat juga mengaku tak menutup diri untuk menjajaki kemungkinan koalisi dengan parpol-parpol lain di luar KIM. Sebab menurutnya, situasi dan dinamika politik di daerah perihal pilkada yang kadang tak memungkinkan untuk memaksa KIM tetap berlanjut.
"Tapi kami prinsipnya terbuka dengan semua parpol dan semua figur," bebernya.
Nantinya, jika KIM bisa berlanjut di Pilgub NTB, IJU ingin agar figur yang diusung juga memiliki komitmen yang selaras dengan Prabowo-Gibran. IJU juga tak mempersoalkan apakah figur tersebut berasal dari latar belakang kader parpol maupun non-parpol.
"Kita tidak mendikotomikan kader parpol dan tidak. Tapi kriterianya itu soal punya tekad dan visi membangun NTB, juga menyukseskan program pemerintah pusat. Termasuk juga punya kecakapan komunikasi dengan lintas parpol," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar juga mengaku pihaknya bakal memprioritaskan parpol KIM untuk menjalin komunikasi politik di Pilkada Serentak 2024.
"Semangatnya kami ingin lanjutkan KIM. Prioritas utama kami adalah komunikasi dengan mereka," tegasnya.
Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar NTB Mohan Roliskana mengaku potensi KIM berlanjut di Pilkada bisa saja terealisasi.
Namun, Mohan menggarisbawahi, dinamika politik di daerah berbeda dengan di level nasional dalam konteks Pemilihan Presiden (pilpres) 14 Februari lalu. Ia menyebut walaupun keinginan itu bisa paralel dengan pilpres, tetapi di masing-masing daerah punya kalkulasi tersendiri berkaitan dengan membangaun relasi dan penjajakan dengan masing-masing calon kepala daerah.
"Semangat linieritas itu bisa saja, cuma kondisi politik di daerah kan dinamis. Banyak faktor di samping pertimbangan politis tadi itu," kata Mohan saat ditemui di Mataram pada Selasa (26/3/2024) siang.
(hsa/hsa)
