Bupati Bima Dilaporkan ke KPK, Pemkab: Kita Hormati Proses Hukum

Faruk Nickyrawi - detikBali
Selasa, 07 Jun 2022 13:41 WIB
Masjid Agung Bima
Foto: Masjid Agung Bima. (istimewa)
Bima -

Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Damayanti Putri dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pembangunan masjid. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima pun mengaku akan menghormati proses hukum atas laporan tersebut.

"Jadi kita hormati proses yang sedang berjalan, kami meyakini bahwa KPK akan cermat menangani kasus ini," kata Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima, Yan Suryadin pada detikBali Selasa (7/6/2022).

Yan Suryadin mengklaim, dalam dugaan laporan yang disampaikan itu tidak ada keterlibatan Bupati Bima di dalamnya. Pasalnya, posisi dalam proyek pembangunan Masjid itu adalah pengguna anggaran yakni Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kabid terkait di Perkim, serta pejabat teknis pelaksanaan kegiatan (PTPK).


"Yang membingungkan ada indikasi korupsi, itu dimananya coba. Itu kan harus didalami dulu laporan itu, letak keterlibatan Bupati itu dimana. Tapi mengacu dari hasil temuan BPK, itu tidak ada indikasi dimana alur masuknya Bupati dalam pusaran dugaan korupsi itu," jelasnya.

Yan menjelaskan, dalam laporan itu disebutkan ada keterlambatan kegiatan seperti pada tahapan konstruksi yang memakan waktu hingga dua tahun. Namun itu telah dilakukan denda, dan pihak ketiga telah membayar dendanya.

"Bicara soal keterlambatan kegiatan seperti tahapan konstruksi dua tahun terakhir, keterlambatan itu pihak pelaksana sudah membayar denda dan mematuhi klausul itu. Denda itu tidak lari ke orang, lari ke negara juga," tuturnya.

Lebih jauh Yan menjelaskan, karena sudah dilaporkan tentu akan dilakukan pemeriksaan kelayakannya oleh KPK meskipun laporan itu sifatnya dugaan.

"Karena sudah masuk KPK tentu nanti KPK akan melakukan pemeriksaan kelayakan laporan itu atau ditindaklanjuti," ujarnya.

Bicara soal pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi temuan BPK, Pemkab Bima telah menjelaskan dugaan itu di berbagai tempat (media) bahwa itu adalah karena perbedaan pendapat antara BPK dan pihak pengadaan barang.

"Itu karena lebih kepada belum satu pemahaman antara BPK dengan teman-teman tim pengadaan barang. Misalkan begini, BPK bilang bahwa itu harus bayar pajak karena itu bukan hanya bangunan masjid tetapi di bawahnya ada bangunan perkantoran dan aula, kalau hanya bangun masjid saja itu tidak perlu bayar pajak seperti itu. Nah jadi belum satu pemahaman kita," tegasnya.

"Daripada ini menjadi risiko ya itu ditindaklanjuti dulu apakah PPN nya ada, kalau ada akan menjadi kas negara. Jadi tidak ada indikasi memperkaya kan gitu, uang itu tidak lari ke orang tapi lari ke kas Negara," tambahnya.

Dikatakannya, kalau nanti dalam pembahasannya bahwa itu tidak perlu bayar PPN, karena mengingat fungsi utama masjid uang itu akan dimasukkan kembali ke dalam kas daerah. "Nanti teman-teman BPKAD akan melakukan pembahasan dengan Menteri keuangan bagaimana status dana yang sudah disetor ke negara tersebut," ucapnya.

Lebih jauh Yan menjelaskan, persoalan hal lain seperti kekurangan volume itu sudah ada semua dalam klausul kontrak antara pengguna anggaran, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Kabid terkait di Perkim) serta pejabat teknis pelaksanaan kegiatan (PTPK).

"Itu kan urusan antara Perkim dan pihak ketiga pelaksana proyek, tidak ada kaitannya dengan bupati. Itu kan salah amat kalau kita lihat, coba didalami temuan BPK, dimana yang menyebutkan ada keterlibatan Bupati, itu hanya teknis kegiatan dan itu kesalahan administratif sifatnya," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima. Laporan dilayangkan oleh pria asal NTB bernama Syahrul Rizal.

"Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaporkan dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Agung Bima yang menurut laporan hasil pemeriksaan BPK provinsi itu," kata kuasa hukum Syahrul, Muhammad Mualimin, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/6/2022).

Mualimin mengatakan ada tiga terlapor lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Taufik HAK, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima M Taufik, serta Dirut PT Brahmakerta Adiwira H Yufizar. Terlihat laporan itu telah diterima di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Pembangunan masjid itu disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,4 miliar. Mualimin mengatakan pembangunan itu dikerjakan oleh PT Brahmakerta.

Dimintai konfirmasi terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan tersebut. KPK bakal menelaah laporan itu.

"Betul (ada laporan tersebut). Berikutnya, kami akan telaah dan verifikasi lebih dahulu laporan dimaksud," ujarnya.



Simak Video "Momen Mencekam Pilkades di Bima, Kantor Desa Dirusak dan Dibakar"
[Gambas:Video 20detik]
(kws/kws)